Kunjungi Pabrik di Mojokerto, Khofifah Soroti Industri Kertas Kekurangan Bahan Baku

Surabaya - Pabrik kertas di Jawa Timur mulai kehabisan bahan baku sejak Bea Cukai bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta perusahaan pengimpor limbah kertas (waste paper) mengekspor ulang limbah itu ke negara asalnya.

Sanksi mengekspor ulang atau re-ekspor limbah sampah kertas ke negara asalnya ini pernah dikenakan Bea Cukai terhadap PT MDI pada pertengahan Juni 2019.

Saat itu, sebanyak delapan kontainer sampah kertas dengan berat lebih dari 210 tonn asal Australia diamankan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Sampah kertas itu diduga terkontaminasi limbah B3.

Berkoordinasi dengan KLHK, Bea Cukai meminta perusahaan pengimpor mengekspor ulang limbah kertas itu ke negara asalnya paling lambat 90 hari setelah barang itu tiba di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu juga menjadi perhatian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat meninjau pabrik kertas PT Mega Surya Eratama di Ngoro, Mojokerto pada Senin, 15 Juli 2019 seperti dikutip dari suarasurabaya.net.

Ia menuturkan, mendapat informasi, ada 305 kontainer berisi limbah kertas impor yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak yang berpotensi diekspor ulang ke negara asalnya.

"Rata-rata pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan sampah kertas, bahan bakunya makin menipis. Seperti pabrik ini, bahan bakunya tinggal untuk 10 hari ke depan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Khofifah menuturkan, pabrik PT Mega Surya Eratama, 80 persen bahan bakunya menggunakan limbah kertas impor untuk diolah menjadi produk kertas dan kemasan. Kemudian diekspor kembali ke luar negeri.

Khofifah mengatakan, impor limbah kertas itu karena suplai bahan baku dari dalam negeri memang tidak mencukupi. Ini juga terjadi pada perusahaan pengolah kertas lain yang ada di Jawa Timur.

Khofifah mengatakan, industri kertas di Jawa Timur berkontribusi cukup besar terhadap industri kertas nasional yang mencapai 23 persen. Termasuk lima besar ekspor kertas nasional.

"Kita semua pasti menolak impor sampah plastik. Tetapi bahan baku pabrik kertas jadi tertahan. Harus segera ada solusi, supaya industri kertas di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, tidak berhenti beroperasi," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, ini akan menjadi pekerjaan rumahnya. Dia akan berupaya berkomunikasi dengan KLHK dan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi terbaik.

"Ada opsi pulp. Tapi kalau pulp, itu berarti penebangan kayu di hutan akan masif. Bahan baku kertas bekas ini, baik dari sisi Permendag maupun Konvensi Basel, sebenarnya sesuai. Tetapi problemnya, plastiknya ikut masuk," ujar dia.

Salah satu solusi yang sedang dijajaki Pemprov Jatim untuk menangani masalah sampah plastik ini adalah membangun instalasi pengolah sampah plastik menjadi energi seperti yang akan diterapkan PT Mega Surya Eratama mulai Agustus 2019.