Ketua FAAS Prihatin Penyerangan terhadap Wiranto

Liputan6.com, Surabaya - Ketua Forum Anti Aliran Sesat (FAAS) Habib Ahmad Zein Alkhaf prihatin dengan tindakan pelaku penusukan MenkoPolhukam, Wiranto di Pandeglang, Banten pada Kamis 10 Oktober 2019.

"Kami merasa prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Pak Wiranto, hal-hal yang demikian ini, tindakan yang demikian ini, tidak dibenarkan dalam agama," tuturnya di Mapolda Jatim, Jumat (11/10/2019). 

Dia menuturkan, muslimin Indonesia ini mayoritas Ahli Sunnah Wal Jamaah, ajaran di ahlusunah adalah apabila ada masalah diselesaikan dengan cara-cara musyawarah dan berdialog. 

"Kita oleh agama diperintahkan untuk banyak - banyak bermusyawarah, masalah itu pasti selalu ada, namun mari kita selesaikan dengan cara dialog," kata dia. 

Dia menuturkan, Allah memerintahkan kepada Rosulullah SAW, agar mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah berdialog, agama tidak membenarkan tindakan kekerasan ancam- mengancam, apalagi ada tindakan bom ini tidak dibenarkan.

"Kita mayoritas muslimin Indonesia ini adalah ahlusunah wal jamaah, dan tindakan yang demikian itu bertentangan dengan ahlusunah," ucapnya. 

Dia menegaskan, marilah segalanya ditempuh dengan cara - cara yang damai, dialog, Indonesia membuka mahasiswa berdemo, tidak apa - apa, dibenarkan oleh pemerintah, namun dengam cara jangan merugikan orang lain, jangam sampai anarkis, jangan ada tinfakan yang dilarang oleh agama. 

"Marilah segalanya kita tempuh dengan cara yang baik, dengan cara yang diperintahkan agama. Kepada mereka yang selalu bertindak keras, marilah kita kembali kepada agama, sesuai dengan agama kita, menempuh jalan ridho Allah," ujarnya. 

Menkopolhukam Wiranto diserang orang tak dikenal usai menghadiri peresmian Gedung Kuliah di Universitas Mathala ul Anwar di Pandeglang, Banten Kamis, 10 Oktober 2019. Atas peristiwa ini, Wiranto alami dua luka tusuk pada bagian perut. Saat ini, Wiranto mendapat penanganan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menyesalkan kejadian penyerangan yang menimpa Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten.

Khofifah menuturkan, seharusnya aksi tersebut tidak terjadi jika seluruh anak bangsa mengedepankan sikap “tabayyun” atas seluruh persoalan dan saling menghormati antara satu dan lainnya.

"Sangat disayangkan apapun alasannya aksi kekerasan seperti itu seharusnya tidak terjadi dan tidak boleh ditoleransi. Bukan karena Pak Wiranto pejabat, tapi sebagai sesama warga bangsa yang punya kedudukan yang sama di mata hukum,” tutur Khofifah saat gelaran Tahlil Kubro di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) 1 Madiun, Kamis malam 10 Oktober 2019.

Ia menuturkan, kejadian itu bisa saja terulang di tempat lain, tidak hanya di Banten. Oleh karena itu, ia berharap Polri bisa usut tuntas dalang di balik aksi penyerangan tersebut beserta motif yang melatarbelakanginya.

Khofifah akan menjenguk Menkopolhkam Wiranto di Jakarta apabila kondisinya telah memungkinkan. “InsyaAllah jika kondisi Pak Wiranto sudah makin membaik dan memungkinkan untuk dijenguk kami ingin sowan,” ujar dia.

Dalam kegiatan tahlil itu, Khofifah juga mengajak masyarakat untuk selalu berpedoman kepada negara, pancasila, dan agama. Kehidupan, kata dia, harus berbangsa, berpancasila dan beragama.

Ia meminta ketiganya tidak dihadap-hadapkan, sebaliknya harus saling beriringan. Hal itu dirasa penting. Sebab, menurut dia, banyak yang membenturkan ketiganya belakangan ini. Kehidupan berbangsa dibenturkan dengan agama atau sebaliknya. Hal itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan.

"Antara ketiganya (berbangsa, berpancasila dan beragama) kalau terjadi salah paham bisa terjadi seperti kejadian di Banten yang menimpa Menkopolhukam. Ini tidak benar,” tutur dia.

Khofifah juga berpesan agar masyarakat tidak mudah menyebarluaskan informasi yang diterima. Paling tidak dibaca terlebih dahulu. Pesan ia minta cukup berhenti pada masing-masing yang membacanya jika dirasa tak memberikan manfaat atau dirasa ragukan kebenarannya.

Hal itu penting karena diduga banyak pesan tak benar atau berita bohong yang sengaja disebarkan. Ia meminta masyarakat harus waspada.

"Pemimpin juga harus mengingatkan masyarakatnya. Paling tidak masyarakat memahami apa yang boleh dan tidak dilakukan,” tutur dia.