Polemik Mobil PCR, DPRD Jatim Sebut Risma Bela Nasib Warga Surabaya

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Deni Wicaksono menanggapi perihal polemik mobil labolatorium khusus Polymerase Chain Reaction (PCR) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), antara Pemkot Surabaya dengan Pemprov Jatim.

Deni menilai, sikap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang kecewa ketika mobil laboratorium tes PCR yang semula dijadwalkan untuk Surabaya tiba-tiba dialihkan oleh Pemprov Jatim ke daerah lain adalah sesuatu yang wajar.

”Saya kira sikap Bu Risma wajar. Masyarakat sudah tahu rekam jejak Bu Risma dalam membangun Surabaya. Tipikal kepemimpinan PDI Perjuangan dan Bu Risma adalah berkorban untuk masyarakat," kata Deni Wicaksono, anggota Komisi E DPRD Jatim, Sabtu (30/5/2020).

"Jadi apakah salah jika Bu Risma membela rakyatnya, yang sudah menunggu untuk tes tapi kemudian batal karena mobil dialihkan ke daerah lain," ucapnya.

Deni mengingatkan, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan menyatu dengan rakyat, kepemimpinan yang merasakan susahnya rakyat.

”Surabaya semestinya diletakkan dalam aspek prioritas dan strategis oleh Pemprov Jatim. Pemimpin di Pemprov Jatim harus singkirkan ego. Ketika rakyat Surabaya disuruh menunggu berjam-jam kemudian tes batal, di saat itulah pemimpin harus tampil melawan ketidakadilan,” ujar dia.

Justru, sambung Deni, ketika Risma tidak membela rakyatnya dia menjadi pemimpin yang salah.

”Teman Golkar bilang, apa Bu Risma tidak malu dilihat masyarakat ketika marah? Saya bilang, bagi PDI Perjuangan, kita tidak mengenal malu untuk membela rakyat. Kita malu kalau lebih membela kepentingan politik dukung-mendukung daripada membela rakyat,” ujarnya di Surabaya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Deni mengatakan, jika Gubernur dan Wagub Jatim fokus dan cermat dalam penanganan COVID-19 di Jatim, penentuan skala prioritas menjadi hal mutlak. Jika ingin melandaikan kurva, maka kendalikan tingkat episentrum tertinggi.

Salah satunya dengan perluasan dan penambahan tes berbasis PCR di tempat episentrum tertinggi untuk segera dilakukan langkah mitigasi.

”Tapi faktanya Gubernur dan Wagub tidak melakukan aksi strategis. Mobil tes PCR hanya salah satu contoh. Contoh lain, tidak ada antisipasi sehingga rumah sakit overload, dan baru-baru ini bingung RS darurat," ujar dia.

"Lalu apa gunanya Gubernur dan Wagub bikin banyak seremoni, tiap hari konferensi pers penambahan jumlah pasien, jika tak diiringi aksi strategis,” pungkas Deni.