Perintah Khofifah ke Kepala Daerah: Segera Salurkan Dana Desa

Liputan6.com, Surabaya - Kepala daerah di Jatim diminta segera memproses penyaluran Dana Desa, sehingga dapat segera dinikmati masyarakat.

"Termasuk mendukung percepatan pembangunan dan penurunan kemiskinan tingkat desa," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat (25/2/2022).

Ia menegaskan efek dari penyaluran bantuan langsung tunai Dana Desa terhadap penurunan angka kemiskinan sangat signifikan.

Rinciannya penurunan angka kemiskinan periode Maret sampai September 2021 sebesar 0,81 persen atau setara dengan 313.130 jiwa, dan angka ini terbesar secara Nasional.

Kemudian, penurunan kemiskinan perdesaan tahun 2020 - 2021 sebesar 1,37 persen dan merupakan penurunan kemiskinan tertinggi sepanjang satu dekade terakhir. Sementara penurunan kemiskinan di perkotaan pada tahun yang sama sebesar 0,38 persen.

Khofifah telah rapat koordinasi mengenai Percepatan Pencairan Dana Desa yang diikuti seluruh bupati beserta Wali Kota Batu di Surabaya, Kamis (24/2/2022), dan dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Tahun ini, katanya, Jatim mencatatkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercepat secara Nasional pada Kabupaten Madiun per 31 Januari 2022 pukul 08.25 WIB.

Penerbitan SP2D berikutnya diikuti oleh Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Magetan pada hari yang sama pukul 10.30 WIB.

Khofifah menyampaikan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa merupakan komitmen Pemprov Jatim mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

Terlebih dalam situasi saat ini, kata dia, Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.

"Minimal 40 persen dari alokasi Dana Desa itu merupakan BLT sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat di tengah pandemi," kata Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut.

Lebih lanjut, gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengatakan, Tahun 2021 Pemprov Jatim telah menyalurkan 99,92 persen Dana Desa untuk 7.721 desa.

Total anggaran yang disalurkan sebesar Rp7,653 triliun dari total alokasi sebesar Rp7,659 triliun.

Khofifah menjelaskan terdapat tiga desa yang belum tersalurkan, dua di antaranya ialah desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur Lapindo, sedangkan satu desa lannya adalah Desa Dooro, Kecamatan Cerme, Gresik, karena kepala desa menghadapi permasalahan hukum.