Pemecatan Kader Kesehatan di Surabaya Hanya Isu, Begini Penjelasan Eri Cahyadi

Liputan6.com, Surabaya - Isu pemecatan kader kesehatan keterlambatan insentif menjadi isu yang santer dibicarakan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Untuk itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumpulkan seluruh kader kesehatan di Gedung Convention Hall untuk meluruskan isu tersebut.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kader satu dengan lainnya serta tidak ada kader yang dipecat. Kader yang selama ini telah berkontribusi masih bertugas sebagai anggota, sedangkan tiga orang kader yang masuk di dalam Surat Keputusan (SK) Kader Surabaya Hebat bertugas sebagai koordinatornya.

"Jadi, bagi anggota kader sebelumnya, maupun itu yang berpendidikan SD, tidak berijazah dan sudah lanjut usia (lansia) itu jadi anggotanya. Makannya saya bilang, kader ini semuanya sama, meskipun koordinator, meskipun anggota, tetap sama Rp400 ribu insentifnya. Makannya, saya bingung ada yang bilang lulusan SD nggak dipakai lagi," kata Eri di Surabaya, Rabu (2/3/2022), dilansir dari Antara.

Eri mengatakan, dari zaman kepemimpinan wali kota terdahulu hingga sekarang, yang namanya kader itu bekerja dari hati. Semua kader sama hebatnya dengan kader yang ada saat ini, bahkan sebelumnya tidak ada kader yang mendapatkan insentif ataupun uang transport.

Di acara silaturahmi itu, Eri menyampaikan soal insentif. Bahwa pemberian intensif itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk apresiasi kepada para kader.

"Karena apresiasi pemkot, naik dari Rp25 ribu, terus zaman saya jadi Kepala Bappeko naik lagi jadi Rp50 ribu, terus ada yang Rp100 ribu. Tapi sendiri-sendiri, tergantung dari SK masing-masing kepala dinas. kalau sudah jadi kader, tidak ada yang namanya lulusan SD dan SMP," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. 

Terkait pencairan insentif kader yang akhir-akhir ini terlambat dan menjadi perbincangan hangat, Eri mengatakan, keterlambatan pencairan insentif itu lumrah terjadi di awal tahun karena harus menunggu anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk.

Eri berpesan kepada para kader, yang pertama bagi kader yang sudah masuk di dalam SK tahun sebelumnya masih tetap menjadi bagian kader di Surabaya. Sedangkan yang masuk di dalam SK tahun 2022, itu menjadi koordinator bagi para kader sebelumnya untuk memudahkan koordinasi.

Selain itu, Eri menyampaikan tidak ada batasan terkait dengan pendidikan dan usia kader. Sedangkan kader yang menjadi satu di setiap RT itu nantinya akan bertugas membantu menyampaikan permasalahan warga kepada lurah dan camat.

Bila nanti para kader sudah masuk ke dalam Kader Surabaya Hebat, kata dia, maka tidak akan ada lagi sekat antara kader satu dengan lainnya yang diatur ke dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya.

"Saya yakin dan panjenengan (anda) sampaikan kepada para kader yang ada di Surabaya, kalau sudah masuk ke dalam SK terdahulu, maka hari ini tetap menjadi kader hebatnya Surabaya. Jadi nanti kalau saya panggil tidak perlu semuanya, cukup saya panggil koordinatornya. Saya minta tolong kepada semuanya, saya tidak ingin dengar lagi ada yang meminta hak. Semua itu sudah kewajiban pemerintah memberikan apresiasi kepada para kader-kader yang hebat ini," katanya.