Profil Budiman Sudjatmiko, Politikus Muda yang Dipecat PDIP karena Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - PDIP resmi memecat Budiman Sudjatmiko sebagai kader partai karena mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Dalam surat keputusan tertulis bahwa DPP PDIP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko dari keanggotaan PDI Perjuangan. Surat pemecatan telah ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun membenarkan telah memecat Budiman Sudjatmiko. Keputusan telah diambil melalui sidang komite disiplin kepada DPP PDIP pada Senin (21/8).

"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak Hari Senin," ujar Komarudin ketika dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

"Jadi tentang sanksi yang dijatuhkan bisa dicek saja di sekretariat DPP," sambungnya.

 Budiman dikenal sebagai sosok politikus muda yang karir politiknya moncer. Namnya mencuat dan menjadi sorotan publik atas keberaniannya melawan rezim Orde Baru Suharto.

Budiman lahir di Cilacap, 10 Maret 1970. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Budiman tumbuh besar di Cilacap, Bogor dan Yogyakarta di tengah keluarga yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme dan kepedulian.

Budiman aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Pada awal masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, dia terjun sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat kegiatannya ini pula, dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya.

Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang kemudian menyebabkannya dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara. Dia dianggap sebagai dalang insiden tersebut.

Setelah ada perlawanan dari pendukung PDI dan juga dari rakyat Jakarta, sehingga kota Jakarta terbakar pada 27 Juli. Sesudah itu dia dituduh sebagai dalang karena dianggap mendalangi Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. 

Karena kemenangan gerakan demokrasi, dia hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.

Selepas dari penjara, alumnus Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris resmi bergabung ke PDI Perjuangan akhir 2004. Dia membentuk REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), sebuah organisasi sayap partai.

Pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial-Demokrasi Asia). Sekarang ini, dia juga memegang posisi sebagai Pembina Utama di Dewan Pimpinan Nasional organisasi PARADE NUSANTARA, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Budiman mengaku bakal mempertimbangkan dirinya menjadi jomblo politik bila dipecat dari keanggotaan partai banteng tersebut.

"Saya mungkin akan mempertimbangkan jomblo dulu, ibaratnya orang yang baru kehilangan pasangan hidup, harus melewati masa berkabung," kata Budiman ditemui usai Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, dilansir dari Antara, Selasa (21/8/2023).

Meski begitu, mantan aktivis 98 ini merasa sedih jika dirinya dipecat dari PDI Perjuangan lantaran dirinya mengaku telah mengampanyekan partai ini, bahkan ketika partai tersebut masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

"Gimana enggak berkabung, saya ini sudah kampanye PDI sejak kelas 6 SD, masih PDI belum PDI Perjuangan. Kalau saya sudah tidak jadi anggota PDI Perjuangan, ya, berpolitik pasti, tapi mungkin jomblo, tidak berumah tangga dulu, secara politik tentu saja," imbuhnya.

Setelah melewati masa berkabung itu, Budiman akan mencoba bergabung dengan partai politik, termasuk mencoba kembali menjadi kader PDI Perjuangan atau menerima tawaran dari partai politik lain.

"Setelah itu kita lihat, apakah mungkin barangkali setelah berapa tahun, kesalahan saya diampuni, saya bisa daftar lagi. Kalau enggak diterima, ya, bisa jadi sama PSI atau yang lain," kata Budiman.