Khofifah Wanti-wanti KORPRI Netral pada Pemilu 2024: Tegak Lurus kepada Pancasila dan UUD 45

Liputan6.com, Surabaya - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa kembali mengingatkan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral pada Pemilu 2024.

"Saya minta kepada seluruh pengurus KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia)  menjaga anggotanya agar tegak lurus kepada negara, Pancasila, dan UUD 1945. Saya minta keluarga besar KORPRI untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," katanya, saat HUT Ke-52 di Surabaya, Rabu 29 November 2023.

Menurut Khofifah, KORPRI memiliki peran penting dan strategis dalam membangun Indonesia. Dijelaskan saat ini sedang terjadi perubahan yang sangat cepat disebabkan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat yang terus meningkat.

"Ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan komprehensif. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh artificial intelligence, internet of things, big data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, bahkan verifikasi biometrik. Sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama dan pendekatan masa lalu," ujarnya.

Untuk itu Khofifah berharap digitalisasi sistem di semua sektor layanan pemerintahan dimaksimalkan.

"Pelayanan lebih cepat, mudah, akurat dan dapat diakses secara daring merupakan suatu kebutuhan. KORPRI harus mampu membaca dan menjawab perubahan ini agar birokrasi Jatim berkembang dan betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia emas 2045," tuturnya

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari meminta para partai politik (parpol) untuk berkampanye dengan sehat dan mengurangi konflik menjelang Pemilu 2024.

Sebab, perolehan suara tiap parpol juga nanti akan dihitung untuk mendapat kursi dalam legislatif guna mencalonkan kepala daerah.

"Betul pada 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendaptakan kursi sebanyak-banyaknya. Namun kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras karena tanggal 20 Maret parpol masing-masing akan memeriksa apakah memperoleh suara atau batas kursi minimal untuk pencalonan kepala daerah," kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Hasyim melanjutkan, jika suara yang diperoleh kecil, maka para parpol harus berkoalisi. Maka dari itu, konflik dalam kampanye perlu dihindari agar mudah mencari kawan politik.

"Bila (suara) tidak (mencukupi) maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah," ujar Hasyim.

"Kalau dalam Pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras pasti akan sulit mencari kawan, untuk pencalonan kepala daerah," sambungnya.

Hasyim pun menegaskan, Pemilu yang bersamaan dengan Pilkada yang diselenggarakan bersamaan ini harus menjadi modal dalam menyelenggarakan kompetisi politik yang sehat.

"Pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 jadi lawan politik bisa jadi nanti kawan berpolitik dalam Pilkada," imbuh Hasyim