Sebelumnya Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilukada 2012. Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Bersama Joko Widodo, Basuki mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah Jakarta. mereka memenangkan pemilu dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Basuki melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan partai (independen) hingga pun dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI pada 19 November 2014.

Saat menjabat sebagai kepala daerah Jakarta, Basuki terlibat sejumlah kontroversi karena gaya kepemimpinannya yang blak-blakan. Salah satunya adalah kasus Lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar.

Selain itu, Basuki juga mendapat sorotan kala melakukan penertiban Kalijodo. Pada tanggal 29 Februari 2016, area Kalijodo ditertibkan dengan alasan melanggar jalur hijau. Kalijodo sendiri adalah area yang terkenal sebagai tempat prostitusi, penjualan alkohol, hiburan malam, dan perjudian.

Jauh sebelum itu, Basuki juga sempat terlibat pertengkaran dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta karena kasus sengketa APBD 2015. Akibat sengketa ini, hingga Februari 2015 APBD DKI Jakarta belum ditetapkan. APBD DKI 2015 gagal disahkan meskipun mediasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga DKI Jakarta harus berbalik menggunakan pagu APBD 2014.

Saat ini, Basuki kembali berencana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memutuskan berangkat tanpa kendaraan partai, Basuki memilih jalur independen. Ahok mengaku serius mencalonkan diri sebagai gubernur melalui jalur independen. Dia mengaku punya sejumlah alasan dan pertimbangan mendalam saat memutuskan memilih cara ini, antara lain: tak mau mengecewakan masyarakat, biaya parpol dianggap mahal, dan menahan laju deparpolisasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam sejumlah pertemuan sempat mengutip beberapa ayat Quran dan hadis. "Saya melihat Pak Ahok ini seperti ustaz, bukan seperti gubernur. Karena Pak Ahok bisa menghapal ayat-ayat Al Quran, kita saja belum tentu bisa menghapalnya. Mungkin nanti Pak Ahok akan menjadi ustadz suatu saat nanti," ucap salah seorang peserta pertemuan.

Ucapan pelajar itu kemudian dijawab Ahok. Menurut dia bukan baru pertama kali ini dirinya mendapat panggilan ustaz dan diharap mendapat hidayah. Ia sudah 3 kali disebut ustaz, karena mengetahui sedikit tentang ajaran Islam.

"Maklum saja, saya SD dan SM saya di sekolah Islam," ucap Ahok.

Karena kemampuannya itu, Ahok bahkan pernah diminta berpindah keyakinannya. Pindah keyakinan itu juga diharapkan agar karir politiknya sukses.