DPRD Jabar

Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan mengatakan, penetapan UMP tersebut dianggap mampu mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dengan kemampuan dunia usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Tampilkan foto dan video
Loading