Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Pasal Penghinaan Presiden

Setidaknya ada 2 pertanyaan dari Presiden.
Kumham Goes to Campus di Universitas Pattimura, Ambon.
Cerita Wamenkumham Eddy Saat Presiden Jokowi Bertanya soal Pidana Mati sampai Ikhlas Dihina
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis walk out (WO) saat rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang di Jakarta, Selasa (6/12/2022). Iskan Qolba Lubis mengaku tak setuju dengan dua pasal yang dianggap masih karet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Akademisi AS Kaget Hina Jokowi Jadi Kejahatan di KUHP Baru
Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Rapat RKUHP, Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden Harus Diadukan Sendiri
Dino Patti Djalal (Liputan6.com/ Johan Tallo)
Dino Patti Djalal: Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi
Menko Polhukam Mahfud Md (Dian Kurniawan/Liputan6.com)
Klarifikasi Mahfud Md atas Tudingan Politikus Demokrat soal Menghapus Pasal Penghinaan Presiden
Menko Polhukam Mahfud Md saat menerima audiensi Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Provinsi Papua. (Foto: Kemenko Polhukam).
Mahfud Sebut Jokowi Tak Ngotot Masukkan Pasal Penghinaan Presiden ke RKUHP
Ilustrasi UU ITE. Kredit: Arek Socha via Pixabay
Jaga Prinsip Kesetaraan, Pasal Penghinaan Presiden Diminta Dihilangkan
Mahfud MD (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Dituding Demokrat Berubah Sikap Soal Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud: Agak Ngawur
Foto: Anggota Komisi III DPRD RI, Benny Harman (Liputan6.con/Ola Keda)
Politisi Demokrat Sindir Mahfud Md yang Berubah Sikap soal Pasal Penghinaan Presiden
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Jerat Pengkritik
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham Yasonna Klaim RUU KUHP Dapat Respons Positif Masyarakat
Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman saat memberikan keterangan pers di Kantoor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Polemik RKUHP, Habiburokhman Usul Pasal Penghinaan Presiden Dialihkan ke Perdata
Joko Widodo atau Jokowi membacakan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Beda dengan yang Dicabut MK
Ahli Hukum Pidana Edward Omar Sharif Hiariej di sidang ke-14 Ahok.
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Tak Digunakan Penjarakan Pengkritik Pemerintah
Ilustrasi
Pernah Dibatalkan MK, Ini Beda Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat sesi foto usai terpilih sebagai Ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1). Bambang resmi menjadi Ketua DPR dengan masa jabatan 2014-2019. (Liputan6.com/JohanTallo)
Bamsoet Yakin Ada Solusi bagi Polemik Pasal Penghinaan Presiden
Wakil Presiden, Jusuf Kalla memberikan kata sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 di Medan, Sumatera Utara, Minggu (19/11). (Liputan6.com/Pool/KAHMI)
JK Sebut Presiden Lambang Negara Tidak Boleh Dihina
Menkumham, Yasonna H Laoly memberi sambutan pembuka Pasar Inovasi dan Kreativitas di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa (31/10). Ajang ini untuk mengkomersialisasikan produk kekayaan intelektual pelaku bisnis. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden Dibahas Sebelum Era Jokowi
Ilustrasi
Revisi KUHP, Ini Alasan Pasal Penghinaan Presiden Dicantumkan
Saat ini isu seputar sistem pemilu masih menjadi perdebatan hangat di Pansus Pemilu DPR RI
Fadli Zon: Pasal Hina Presiden di RKUHP Bikin Demokrasi Mundur
Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait pemecetan dirinya (Liputan6.com/Johan Tallo)
Fahri: Pasal Penghinaan Presiden Tak Perlu Masuk dalam KUHP
Jaksa Agung Prasetyo (kemeja putih) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Rapat tersebut membahas sinergi penegakan hukum dan permasalahan aktual lainnya. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Kejagung Ingin Pasal Penghinaan Presiden Tetap di RUU KUHP
Ilustrasi
Para 'Penghina Presiden'
Ilustrasi
Pasal 'Zombie' Penghinaan Presiden?
Ilustrasi
'Hina' Penguasa Berujung Maut
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra saat peringatan Milad ke-17 PBB dan pelantikan pengurus PBB 2015-2020 di Jakarta, Senin (10/8/2015). Yusril meminta kepada seluruh kader PBB agar mempertahankan idealisme partai. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
Yusril: Jangan Salah Paham, Pasal Penghinaan Presiden Perlu Ada
Presiden SBY memeluk Jokowi saat hadir di acara pelantikan di Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Tarik Ulur Pasal 'Karet' Penghinaan Presiden
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sareh Wiyono (kedua kiri) bersalaman dengan Menkumham Yasonna Laoly usai rapat terkait RUU tambahan di Prolegnas 2014-2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Menteri Yasonna: Pasal Hina Presiden Sudah Ada Sebelum Jokowi
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Masinton PDIP: Pasal Penghinaan Presiden Jangan Cederai Demokrasi
(Liputan6.com/Herman Zakharia)
SBY: Ini Pertanda Baik, Biar Jokowi Bisa Bekerja
(Liputan6.com/Faizal Fanani)
Kata SBY Soal Pasal 'Karet' Penghinaan Presiden
Presiden Jokowi (foto: Faizal Fanani)
Pakar Hukum: Jokowi Tidak Dapat Info Utuh Pasal Hina Presiden
Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat menjadi pembicara pada diskusi "Nasib Perpu Pilkada Pasca Munas Golkar" di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Sekjen Nasdem: Presiden Tak Boleh Dihina, Tapi...
Aziz Syamsuddin
Komisi III DPR: Pasal Penghinaan Presiden Tak Bisa Hidup Kembali
Loading