Uni Eropa Tolak Libra sebagai Alat Pembayaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri keuangan negara-negara anggota Uni Eropa mengambil langkah menolak mata uang digital seperti Libra yang dikembangkan oleh Facebook.

Potensi risiko dari penerapan Libra dan mata uang digital lainnya sebagai alat pembayaran menjadi sorotan dalam pengambilan keputusan ini.

"Tidak ada stablecoin global yang akan mulai beroperasi di kawasan Uni Eropa sampai tantangan dan risiko hukum, peraturan, dan pengawasan atas mata uang ini telah diidentifikasi dan ditangani secara memadai," kata para menteri dalam sebuah pernyataan bersama sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (6/12/2019).

Selain itu, para menteri keuangan itu mengatakan akan mempertimbangkan aturan khusus untuk mengatur aset kripto dan stablecoin sebagai bagian dari rencana global.

Stablecoin merupakan mata uang digital, seperti Libra, yang biasanya didukung oleh aset seperti uang tradisional dan sekuritas lainnya. Adapun mata uang kripto seperti Bitcoin berbeda dengan Stablecoin karena tidak didukung oleh aset seperti Stablecoin.

Diwartakan sebelumnya, CEO Facebook Mark Zuckerberg akhirnya memenuhi panggilan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) terkait dengan mata uang digital Libra yang bakal dirilisnya.

Zuckerberg mengakui, mata uang digital Libra merupakan proyek yang berisiko. Namun demikian, Zuck meyakinkan anggota parlemen AS tentang penerapan Libra mampu menurunkan biaya pembayaran elektronik.

Selain itu, menurut Zuck, Libra juga berpotensi membuka sistem keuangan global untuk lebih banyak orang.

Mengutip laman Reuters, Kamis (24/10/2019), dalam kesempatan itu Zuckerberg juga menangkis pertanyaan agresif dari para anggota Kongres terkait dengan gangguan saat pemilu, kebebasan berbicara, ujaran kebencian, dan hoaks di platform-nya.

Salah satu perwakilan partai Demokrat Maxine Waters mempertanyakan lagkah Facebook untuk memerangi misinformasi dan hoaks jelang Pilpres AS pada November 2020.

Sebelumnya, Waters juga meminta agar Facebook menunda peluncuran Libra yang rencananya dirilis pada 2020. Ia juga ikut menyusun undang-undang yang akan melarang perusahaan masuk ke layanan keuangan.

"Akan bermanfaat bagi semua, jika Facebook berkonsentrasi mengatasi banyak kekurangan dan kegagalan yang ada, sebelum lanjut ke Libra," kata Waters pada Zuckerberg.

Anggota dewan lainnya dari perwakilan partai Republik dan Demokrat mempertanyakan upaya Facebook memerangi eksploitasi anak di media sosial, misinformasi, serta privasi data.

Anggota lain menyebutkan, ketidakpercayaan mereka kepada Facebook yang akan memberikan layanan keuangan pada 2,4 miliar penggunanya.

(Why/Ysl)