Sudah Sampai Mana Perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi?

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai insiden pelanggaran data yang terjadi di Indonesia telah membuat keamanan data pribadi milik warga Indonesia terancam. Sementara, Indonesia masih belum selesai melahirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Padahal undang-undang ini jadi aturan hukum yang krusial untuk melindungi data pribadi warga di tengah maraknya kasus kejahatan siber.

Guna mempercepat lahirnya UU PDP, beberapa waktu lalu pemerintah membentuk Tim Panitia Kerja RUU PDP. Sampai mana perkembangan pembahasan RUU PDP?

Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Panitia Kerja RUU PDP Pemerintah sekaligus Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Tim Panja Pemerintah dan Tim Panja Komisi I DPR telah melakukan konsinyasi pembahasan RUU PDP pada Selasa-Rabu, 29-30 Juni 2021.

Dalam konsinyasi pembahasan tersebut, Tim Panja Pemerintah menekankan urgensi dibutuhkannya payung hukum kuat atas perlindungan data pribadi. Tim Panja juga berkomitmen segera menyelesaikan RUU PDP menjadi UU PDP.

"Tim Panja Pemerintah terus menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap substansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP termasuk mengenai kelembagaan penyelenggaraan perlindungan data pribadi agar pembahasan RUU PDP dapat diselesaikan secepatnya, namun tetap dengan kualitas tinggi," kata Semmy dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Tim Panja berpandangan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kemkominfo dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Sesuai UUD 1945, pemerintah perlu berperan secara proporsional untuk menjamin dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.

- Kehadiran negara melalui peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel oleh DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pembahasan terkait isu perlindungan data pribadi di forum internasional dilakukan pemerintah melalui kementerian yang membidangi Tata Kelola Data, sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara lain.

- Pemerintah akan tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan tata kelola data pribadi demi perlindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data, dan resiliensi bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional.

(Tin/Ysl)