Keamanan Siber jadi Kunci Indonesia Bersaing di Kancah Global

Pentingnya keamanan siber dan pengembangan talenta digital sebagai fondasi utama perlindungan data pribadi di era digital.

oleh Septian Deny Diperbarui 20 Feb 2025, 19:40 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2025, 19:40 WIB
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022
Suasana gedung bertingkat dan permukiman warga di kawasan Jakarta, Senin (17/1/2022). Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,2 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya keamanan siber dan pengembangan talenta digital sebagai fondasi utama perlindungan data pribadi di era digital.

"Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan dengan strategi konkret serta tata kelola yang baik, kita dapat memastikan perlindungan data yang lebih kuat dan terpercaya. Dibutuhkan komitmen manajemen, pembentukan tim khusus PDP, serta peningkatan kompetensi SDM agar kita benar-benar siap menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks," tegas Meutya dikutip Kamis (20/2/2025).

Menkomdigi Meutya Hafid menyoroti pentingnya membangun budaya sadar perlindungan data, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Menurutnya, pendekatan Data Protection by Design and by Default harus diterapkan, sehingga keamanan bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi kunci dalam setiap sistem digital.

“Dulu, hanya segelintir orang yang bisa meretas sistem. Sekarang keahlian ini semakin berkembang pesat. Orang Indonesia dikenal kreatif dan cepat beradaptasi dengan teknologi, dan potensi ini harus diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa penguatan keamanan data akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

“Mengamankan data bukan sekadar kebutuhan teknis, ini adalah strategi bertahan hidup di era digital. Harvard Business Review sudah mengungkap sejak 2021 bahwa data adalah aset strategis. Jika kita gagal menjaganya, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar data, tetapi juga masa depan bisnis dan bangsa,” tandasnya.

 

Sistem Keamanan

Ilustrasi keamanan siber sektor keuangan (Kaspersky)
Ilustrasi keamanan siber sektor keuangan (Kaspersky)... Selengkapnya

Selain memperkuat sistem keamanan, Meutya juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem talenta digital yang mumpuni. Kementerian Komdigi, katanya, telah bermitra dengan perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft untuk menyiapkan SDM andal di bidang keamanan siber.

“Hari ini, kami berdiskusi dengan Google soal pengembangan digital talent, khususnya di bidang cybersecurity. Bersama Microsoft dan mitra lainnya, kami sudah melahirkan puluhan ribu talenta lokal yang kini berkontribusi di berbagai sektor, termasuk keamanan siber,” jelasnya.

Dengan semakin maraknya serangan siber dan tantangan digital yang terus berkembang, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan data pribadi tetap aman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas bersama untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan terpercaya.

Jurus OJK Tangani Ancaman Siber di Perbankan

Ilustrasi Transaksi dengan Uang Digital
Ilustrasi Transaksi dengan Uang Digital (freepik)... Selengkapnya

Sebelumnya, serangan siber yang mengancam sektor perbankan semakin meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan teknologi informasi (TI) dan keamanan siber untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi risiko yang dihadapi industri perbankan.

Beberapa regulasi penting yang diterbitkan termasuk POJK Nomor 11/POJK.03/2022, SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022, dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2023.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk untuk memperkuat tata kelola dalam penyelenggaraan teknologi informasi agar penyelenggaraan teknologi informasi, bank dapat memberikan nilai tambah bagi bank melalui optimalisasi sumber daya untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk menjaga keamanan Sistem Elektronik yang dimiliki dari serangan siber.

Namun juga perbankan perlu memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca terjadinya insiden siber, hingga kematangan dalam penyelenggaraan TI.

Seiring dengan meningkatnya digitalisasi di sektor perbankan, risiko terjadinya insiden siber di industri perbankan Indonesia menjadi semakin signifikan.

"Salah satu ancaman utama adalah serangan dari peretas (hackers) yang melihat peluang keuntungan besar, di antaranya melalui pencurian data sensitif yang dimiliki oleh perbankan dan pembobolan rekening nasabah," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, Jumat (31/1/2025).

Menruutnya, sebagai salah satu fondasi perekonomian, sektor perbankan perlu dijaga dengan memastikan keamanan seluruh infrastruktur teknologi informasinya dari potensi ancaman siber.

Ancaman ini tidak hanya berpotensi mengganggu operasional bank, tetapi juga dapat merusak reputasi industri perbankan serta mengancam stabilitas sistem keuangan nasional.

Oleh karena itu, kata Dian, peran aktif dari setiap bank, khususnya melalui Chief Information Security Officer (CISO), menjadi sangat penting untuk memastikan operasional bisnis yang aman serta penerapan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di masing-masing bank.

 

OJK Gandeng BI Keluarkan Regulasi Perkuat Ketahanan dan Keamanan Siber Perbankan

Ilustrasi ekonomi digital. Freepik
Ilustrasi ekonomi digital. Freepik... Selengkapnya

Dalam mendukung ketahanan dan keamanan siber, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan regulasi yang wajib diimplementasikan secara menyeluruh oleh Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), termasuk perbankan.

Selain itu, OJK dan BI juga telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Keuangan (TTIS SK), yang berfungsi untuk mengelola dan menangani insiden siber, melindungi data sensitif, menjaga kepercayaan publik, serta meminimalkan dampak serangan siber terhadap stabilitas sistem keuangan.

"Guna menghadapi kompleksitas ancaman di dunia siber, menjadi jelas bahwa tidak ada satu institusi pun yang mampu menghadapi tantangan ini secara mandiri," ujarnya.

Oleh karena itu, kolaborasi antara PUSK, otoritas, dan seluruh pihak terkait menjadi sebuah keharusan. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh melalui berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik.

"Langkah strategis ini memungkinkan identifikasi potensi ancaman, respons insiden yang lebih cepat, dan pencegahan risiko yang lebih besar," ujarnya.

Adopsi teknologi terkini harus dilakukan secara kolektif untuk Perkuat Perlindungan Sistem

Adapun Dian mengatakan, bahwa adopsi teknologi terkini dalam sektor perbankan dan keuangan harus dilakukan secara kolektif untuk meningkatkan perlindungan terhadap sistem dan data yang dikelola.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya