Solusi Inklusi Digital untuk Daerah Terpencil di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), berulang kali menegaskan akan berupaya untuk memberikan akses (inklusi digital) kepada seluruh masyarakat Indonesia atas jaringan maupun layanan internet dengan mudah dan bebas.

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pemerintah meyakini transformasi digital bukan hanya bentuk fisik dari infrastruktur digital, tapi juga tentang bagaimana teknologi bisa menjadi peningkatan kapasitas masyarakat secara inklusif dan humanis.

Untuk mendukung keseteraan digital di Tanah Air, organisasi nirlaba Geeks Without Frontiers mempromosikan proyek N50 ke Indonesia guna mengembangkan solusi inklusi digital untuk komunitas yang belum terlayani.

N50 adalah ekosistem terbuka dan inklusif yang mendorong transformasi digital di beberapa daerah terpencil di dunia. Memungkinkan masyarakat mengakses manfaat pendidikan, kesehatan, sosial, dan keuangan yang mengalir dari inklusi digital terjangkau dan berkelanjutan.

"Mitra N50, termasuk Intel Corporation, berbagi semangat untuk menutup kesenjangan digital global dan meningkatkan pengayaan komunitas. Fokus utamanya ialah mengembangkan solusi inklusi digital untuk komunitas yang belum terlayani menggunakan praktik terbaik dan terukur," kata CEO Geeks Without Frontiers, David Hartshorn, melalui keterangannya, Rabu (30/3/2022).

Geeks Without Frontiers menganggap Indonesia sebagai negara yang dapat melihat dampak luar biasa dengan menggunakan buku pedoman terbaik.

"Saat ini kami sedang secara aktif mencari, baik dalam sektor publik, LSM, dan sektor swasta untuk bergabung bersama dalam mengimplementasikannya di Indonesia," ucap Hartshorn.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara Co-Founder Geeks Without Frontiers, Michael Potter, mengatakan N50 Partners percaya bahwa ada keharusan moral kolektif untuk berinvestasi dalam kapasitas setiap orang untuk pertumbuhan dan peluang di Indonesia.

"Dengan lebih dari 6.000 pulau berpenghuni dan populasi yang besar dan terpencil serta tersebar, bisa mendapatkan keuntungan besar dari pendekatan N50," klaim Potter.

Ia menambahkan pihaknya sangat antusias untuk mempromosikan kesadaran Proyek N50 ke Indonesia melalui Indonesia Human Resource Foundation for Leadership dan mengundang pemerintah Indonesia, sektor swasta, LSM, dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama guna membawa ekuitas digital satu komunitas pada satu waktu.

Sebelumnya, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate menyatakan pemerintah bekerjasama dengan BAKTI Kominfo dan mitra penyelenggara operator seluler untuk menghadirkan layanan 4G di wilayah 3T guna menghadirkan keseteraan digital di Indonesia.

"Kita bersama inginkan agar equality dalam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan postpandemi bagi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tuturnya saat seremoni Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T.

Ia menuturkan, Kemkominfo memiliki misi untuk melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi agar tidak ada yang tertinggal. Lebih lanjut ia menuturkan, kontrak kerja sama ini merupakan salah satu tahapan pelaksaan tugas BAKTI Kominfo untuk membangun 9.113 BTS 4G di wilayah 3T.

"Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung ”menugaskan” seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non 3T, wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia," ujarnya melanjutkan.

Adapun pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dibangun BAKTI dibagi dalam dua kategori. Pertama, ada pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema USO (Universal Service Obligation).

Lalu, menurut Johnny, kategori kedua merupakan blended financing antara USO, dukungan fiskal murni, dan Penerimanan Negara Bukan Pajak Sektor Kemkominfo yang ditunjukkan dalam kolaborasi BAKTI Kominfo bersama operator seluler seperti yang dilakukan dalam penandatangan kerja sama saat ini.

Menkominfo pun mengharapkan kehadiran infrastruktur digital ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Terlebih, pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T memiliki banyak tantangan, mulai dari geografis, kultural, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Seperti diketahui, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi/ BAKTI Kemkominfo melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemenang mitra kerja sama Program Penyediaan Layanan Seluler BTS 4G di Wilayah 3T, yakni XL Axiata dan Telkomsel.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, dengan Direktur Utama BAKTI Kemkominfo Anang Latif yang disaksikan Menkominfo Johnny G. Plate dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto.

Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari hasil seleksi mitra kerja sama yang diumumkan pada 27 September 2021. Dalam hasil seleksi itu disebutkan BTS 4G yang dibangun di 7.904 lokasi sepanjang 2021-2022 oleh BAKTI akan diintegrasikan dengan layanan milik dua pemenang lelang.

Perjanjian kerja sama ini akan berlaku sepanjang 10 tahun. Dalam skema kerja sama ini, aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur BTS 4G termasuk untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan penyediaan lahan merupakan tanggung jawab BAKTI.

"Sementara aspek penyediaan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk operasi dan pemeliharaan layanan 4G secara keseluruhan merupakan tanggung jawab mitra operator seluler terpilih," tutur Dirut BAKTI Kemkominfo, Anang Latif, dalam acara yang disiarkan secara virtual, Selasa (25/1/2022).

Menkominfo Johnny G. Plate menuturkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari penugasan negara pada BLU BAKTI. Ia menuturkan, BAKTI mendapat tugas untuk membangun 9.113 BTS di 9.113 desa atau kelurahan di wilayah 3T di Indonesia.

Kehadiran BTS 4G di wilayah tersebut pun diharapkan bisa mempersempit disparitas digital di Indonesia.

"Kami menginginkan equality di era disrupsi ekonomi agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Moto kami tidak ada yang tertinggal," tuturnya.