Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Peran Pemerintah dalam Mendongkrak Potensi Ekonomi Digital Melalui Teknologi Blockchain

Langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah salah satunya dengan melakukan pengendalian aset digital yang dilakukan oleh Bappebti.

oleh Iskandar diperbarui 02 Sep 2023, 11:00 WIB

Diterbitkan 02 Sep 2023, 11:00 WIB

Ilustrasi Blockchain. Dok: catalysts.cc

Liputan6.com, Jakarta - Dalam acara Coinfest Asia 2023 di Ungasan, Bali, belum lama ini juga diselenggarakan side event hasil kolaborasi Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia bersama Upbit.

Acara diskusi At The Table bertajuk 'Blockchain Policy Unplugged: Driving the Digital Economy Forward' ini membahas soal peran pemerintah dalam menumbuhkan ekosistem digital di Indonesia--dalam hal ini kripto, NFT hingga blockchain--dengan menghadirkan regulator terkait sebagai panelis.

Mereka adalah Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang bergabung via online.

Juga dihadiri Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) beserta Didid Noordiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

VP of Operations Upbit Indonesia, Resna Raniadi, mengatakan telah melihat langkah nyata dan mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Kemkominfo dalam membangun pemerataan infrastruktur digital di seluruh Indonesia.

"Salah satunya dengan uji coba jaringan 5G dan optimasi 4G serta satelit di daerah tertinggal guna memastikan pemahaman literasi digital masyarakat merata di seluruh Indonesia," ujar Resna melalui keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

Di At The Table, para panelis juga memaparkan beberapa poin pembahasan menarik dari masing-masing lembaga pemerintah dalam upayanya mendorong potensi ekonomi digital nasional.

Pengendalian Aset Digital

Ilustrasi NFT (Foto: Unsplash by Pawel Czerwinski)

Beberapa langkah strategis yang telah ditempuh di antaranya dengan melakukan pengendalian aset digital yang dilakukan oleh Bappebti.

Ditambah pembentukan bursa berjangka komoditi kripto, bursa kliring, dan depository oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam forum diskusi tersebut, para regulator terkait menjelaskan program-program yang dijalankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Kemenparekraf menjelaskan langkah konkret yang dilakukan dalam mendukung ekonomi digital dengan memfasilitasi berbagai kemudahan bagi para kreator mendapatkan nilai lebih untuk produknya.

Langkah ini dilakukan melalui program Lab NFT 10 minggu yang dilakukan di Bentara Budaya guna memberikan siswa pemahaman mendalam tentang aspek teknis dan bisnis NFT.