Microsoft Paksa Pengguna Chrome untuk Pakai Mesin Pencari Bing

Liputan6.com, Jakarta - Microsoft menggulirkan iklan pop-up Bing di Chrome pada Windows 10 dan 11. The Verge melaporkan iklan tersebut memaksa pengguna Chrome untuk menggunakan Bing ketimbang mesin pencari Google.

“Chat dengan GPT-4 gratis di Chrome! Dapatkan ratusan obrolan harian dengan Bing Al”, demikian isi iklan tersebut.

Jika kamu mengklik "Ya", pop-up akan memasang ekstensi Chrome "Bing Search" sambil menjadikan mesin pencari Microsoft itu sebagai default.

Bila kamu memilih “Ya” pada iklan untuk beralih ke Bing, pop-up Chrome akan muncul, meminta kamu mengonfirmasi ingin mengubah mesin pencari default browser.

“Apakah kamu bermaksud mengubah penyedia pencarian kamu? Ekstensi 'Microsoft Bing Search for Chrome' mengubah pencarian menjadi bing.com,'” demikian pesan peringatan dari Chrome, dikutip dari Engadget, Minggu (17/3/2024).

Tepat di bawah peringatan itu, sepertinya untuk mengantisipasi pop-up Chrome, pemberitahuan Windows lainnya memperingatkan, “Tunggu, jangan ubah kembali! Jika ya, kamu akan mematikan Microsoft Bing Search untuk Chrome dan kehilangan akses ke Bing Al dengan GPT-4 dan DALL-E 3. Pilih Simpan untuk tetap menggunakan Microsoft Bing.”

Terkait hal ini Microsoft mengkonfirmasi keaslian pop-up tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Windows Latest dan The Verge.

“Ini adalah pemberitahuan satu kali yang memberi orang pilihan untuk menetapkan Bing sebagai mesin pencari default di Chrome,” tulis perwakilan Microsoft.

“Bagi mereka yang memilih untuk menyetel Bing sebagai mesin pencari default di Chrome, saat masuk dengan MSA [akun Microsoft], mereka juga mendapatkan lebih banyak obrolan di Copilot dan riwayat obrolan,” sambungnya.

Di sisi lain, Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan telah menjalin kerja sama dengan Microsoft Indonesia. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan Sinergi Penguatan Implementasi Teknologi Informasi dan Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan arti penting kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan transformasi digital nasional. Kolaborasi ini ditandai penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Kominfo dan Microsoft.

"Pemerintah Indonesia meyakini kolaborasi multistakeholders sangatlah dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat," tutur Menkominfo dalam siaran pers yang diterima, Kamis (14/3/2024).

Budi Arie lebih lanjut menuturkan, model kerja sama pemerintah dan swasta akan memungkinkan kolaborasi keahlian, sumber daya, dan inovasi teknologi terkini dalam mengimplementasikan kebijakan di sektor digital.

"Selain itu, para pelaku industri juga mendapatkan peluang untuk membuka bisnis baru, meningkatkan akses pasar, dan memperluas jangkauan layanan,” tuturnya.

Menkominfo meyakini hubungan timbal balik antara pemerintah dengan pelaku industri dapat mendorong ruang kebijakan digital untuk mengakomodasi laju inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebermanfaatan bagi semua pihak.

Budi Arie juga mengapresiasi Microsoft Indonesia yang menunjukkan komitmen kolaborasi untuk mendukung transformasi digital, sekaligus mendorong transfer pengetahuan lewat kerja sama yang dilakukan.

Terkait kerja sama ini, Presiden Direktur Microsoft Indonesia Dharma berharap bisa memicu inovasi baru. Karenanya, ia mengharapkan kolaborasi ini bisa menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami harapkan langkah kita hari ini dalam penandatanganan nota kesepahaman bisa men-trigger, bisa memicu inovasi-inovasi yang baru," tuturnya.

Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan Microsoft ini mencakup pengembangan sumber daya manusia bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah.

Selain itu, kolaborasi ini juga membahas soal penguatan tata kelola kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab, penguatan implementasi dan praktik perlindungan data pribadi, serta bidang lainnya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo resmi meluncurkan Kominfo Newsroom. Peluncuran Kominfo Newsroom ini dilakukan langsung oleh Wamenkominfo (Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika) Nezar Patria.

Menurut Nezar, pemanfaatan media digital merupakan keniscayaan bagi masyarakat dan tidak dapat dielakkan lagi. Karenanya, kemampuan pengelolaan media sosial menjadi keharusan bagi pengelola komunikasi, dalam hal ini Kominfo Newsroom dengan jaringannya.

"Hadirnya media center dan mitra Kominfo Newsroom lainnya terlebih dalam produksi dan diseminasi informasi positif tentu menjadi harapan. Peran ini jadi lebih besar lagi jika mampu melakukan penetrasi lebih jauh lagi. Bisa dikatakan kita adalah content creator terbesar," tutur Wamenkominfo dalam siaran pers yang diterima Tekno Liputan6.com, Kamis (7/3/2024).

Untuk diketahui, Kominfo Newsroom dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo. Portal informasi ini memiliki tujuh kanal yang terbagi dalam segmentasi media digital berupa portal berita, media audio visual, dan cetak.

Ketujuh kanal tersebut adalah Portal Indonesia (Indonesia.go.id), InfoPublik, GPR TV, Indonesia Baik, FMB9, Komunika, dan GPR News.

Kominfo Newsroom berperan memproduksi dan diseminasi infomasi publik. Portal ini memiliki visi dan misi untuk memberikan kemudahan akses informasi yang aktual, akuntabel, dan terpercaya terkait program pemerintah baik kementerian lembaga pusat dan daerah.

Dijelaskan lebih lanjut, Kominfo Newsroom merupakan salah satu upaya memastikan akses informasi mudah diperolah masyarakat hingga pelosok negeri.

Dalam memproduksi informasi dan konten, Kominfo Newsroom menjalin mitra dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan komunitas yang disebut juga sebagai Media Center.