Tifatul: Smartphone Kena Pajak Besar Itu Wajar

Pemerintah tengah mengkaji pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk produk telepon pintar (smartphone). Rencana itu ternyata didukung sepenuhnya oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring.

Menurut Tifatul, wacana pengenaan pajak barang mewah pada smartphone nantinya dapat menekan impor produk telekomunikasi. Namun, Kominfo berpesan kebijakan PPnBM itu tidak lantas menjadi penghambat perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia.

"Saya rasa kalau gagdet seperti smartphone kena pajak besar itu wajar, ini kan bukan seperti kedelai yang perlu diberikan pembebasan pajak. Saya mendukung kenaikan pajak besar ini," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2013).

Mengenai besar kenaikan pajaknya, Tifatul menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan. Instansinya hanya bertugas untuk memberikan standar kelayakan serta mengawasi produk smartphone tersebut.

"Kami kan hanya memberikan sertifikasi apakah suatu produk smartphone itu boleh masuk apa nggak. Pengenaan pajaknya dari Kemenkeu," lanjutnya.

Dalam menentukan sebuah produk masuk kategori barang mewah atau bukan, pemerintah mengakui memiliki berbagai pertimbangan. "Ada handphone biasa tapi dilapis emas, tapi secara fungsi dan fitur kan tidak terlalu mewah-mewah banget," kata Tifatul.

Dengan adanya kenaikan pajak ini, Kominfo berharap arus investasi akan makin meningkat dan pengusaha lokal terangsang untuk memproduksi smartphone lokal. Langkah ini sekaligus membantu upaya mengurangi masuknya barang impor.

"Makanya satu-satunya cara kita harus mengejar ketertinggalan teknologi. Ini diharapkan bisa mendorong produsen dalam negeri untuk membuat smartphone sendiri," tandasnya.

Di lain sisi, vendor smartphone Samsung beranggapan bahwa pengenaan pajak barang mewah pada smartphone dapat menyebabkan konsumen 'lari' dan lebih memilih untuk membeli produk black market (BM) yang harganya jauh lebih murah

(dny/dew)