RI Ingin Investasi Korea Seperti Jepang

Negara-negara seperti Jepang, Korea bahkan China telah memasuki masa aging society di mana cenderung akan mencari pasar baru.

oleh Septian Deny diperbarui 10 Mar 2014, 15:47 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2014, 15:47 WIB
investasi-140128b.jpg

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah masih berupaya untuk menyelesaikan negosiasi perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan atau Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Perjanjian ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi Korea ke Indonesia.

"Negosiasinya ada A,B,C-nya. Sekarang ini secara negosiasi di meja perundingan sudah selesai, kita mencoba bagian lain dengan cara diplomasi," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, Senin (10/3/2014).

Dia menyatakan, saat ini negara-negara seperti Jepang, Korea bahkan China telah memasuki masa aging society di mana cenderung akan mencari pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkannya.

Sedangkan Indonesia justru sebaliknya, memiliki pertumbuhan populasi yang cukup tinggi sehingga memiliki demografi bonus dan populasi muda yang menjadikan hal tersebut sebagai keunggulan tersendiri.

Lutfi menjelaskan, dengan perjanjian kerjasama perdagangan ini, diharapkan para investor asal Korea akan lebih banyak menanamkan modalnya di Indonesia seperti apa yang telah dilakukan Jepang selama ini.

"Berdasarkan pengalaman saya tahun 2010 (investasi) Jepang senilai US$ 716 juta, kemudian naiknya 700%. Apa yang kita pelajari dari sana?. Untuk bisa bertahan, perusahaan itu mendekat ke market yang punya karakteristik seperti Indonesia," lanjut dia.

Untuk merealisasikan target tersebut, Lutfi mengatkan bahwa memang ada beberapa hal perlu intervensi atau bantuan pemerintah seperti memperbaiki sistem perindustrian dan perbaikan iklim investasi dengan menjadikan Indonesia bukan hanya pasar melainkan menjadi basis industri untuk bisa spring board seperti pasar ASEAN.

"Kita lagi mencoba opsinya, ada permasalahan struktural yang nggak bisa jalan, yang bisa ditukar tarifnya. Yang investasi ini kan bukan pemerintah tapi swasta, di meja negoisiasi tahap final dan bagaimana menggunakannya," tandas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya