Birokrat Indonesia Paling Lamban di Dunia

Birokrasi Indonesia kalah telak dibandingkan Thailand, Malaysia, bahkan Filipina.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 24 Mar 2014, 11:07 WIB
Diterbitkan 24 Mar 2014, 11:07 WIB
Sekdaprov Kepri Eddy Wijaya (kanan) mengabsen PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang Kamis (24/9). FOTO ANTARA

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengakui Indonesia menjadi negara paling lambat melakukan perubahan birokrasi di tingkat Asia Tenggara dan Asia. Bahkan levelnya masih jauh lebih rendah di antara negara-negara dunia.

"Negara lain membawa perkembangan birokrasi yang lebih cepat sehingga mengubah pola kerja birokrasi," ujar Wakil Menteri PAN-RB, Eko Prasodjo saat Diskusi Knowledge Sharing Forum Bupati/Walikota Alumni Harvard Executive Innovation, Jakarta, Senin (24/3/2014).

Secara global, indeks efektivitas pemerintahan di Indonesia menunjukkan indikator yang belum membaik. Indeks efektivitas Indonesia yang mencatat kinerja pemerintahan mulai dari 1996 hingga 2012 seharusnya bisa lebih baik dibandingkan Vietnam.

"Indeks efektivitas pemerintahan kita masih jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Filiphina," jelanya.

Dari sisi efisien birokrasi, Eko mengatakan, indeks Indonesia berada di level 8,37 dari skala 1-10. Negara dengan level indeks 10 menandakan bahwa birokrasi suatu negara sangat tidak efisien.

"Artinya kita masih kurang efiisen, karena posisi Indonesia jauh di bawah Thailand, Malaysia dan Filipina. Juga dengan negara maju lain yakni Singapura dan Jepang, tapi lebih baik dari Vietnam dan India," terang dia.

Melihat fakta yang ada, Eko mengimbau, seluruh pihak dapat meningkatkan kapasitas birokrasi demi tercapainya pembangunan program nasional. Contohnya, mengubah dari kebiasaan suka membuat kebijakan atau aturan menjadi rajin membuat nilai dan budaya.

"Perlu juga inovasi yang lahir dari program diklat dan edukasi ke Universitas Harvard Amerika Serikat (AS) oleh Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda untuk menjadi one agency one innovation," tandasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya