Wilayah Timur RI Kekurangan Pasokan Rumah Murah

Liputan6.com, Makassar Belum keluarnya keputusan dan persetujuan Menteri Keuangan (Menkeu) perihal harga baru rumah murah bersubsidi dan bebas pajak yang diajukan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), berdampak pada minimnya pasokan rumah bersubsidi di Provinsi Sulsel.

Padahal, menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulsel, Arief Mone, provinsi ini mencatat kebutuhan rumah (backlog) bersubsidi mencapai 300 ribu unit.

Ia menjelaskan, minimnya produksi rumah subsidi juga disebabkan tidak adanya dukungan insentif pemda untuk mengatasi backlog tersebut, terutama untuk biaya izin mendirikan bangunan (IMB) maupun perizinan pembangunan.

“Kondisi ini membuat pengadaan rumah bersubsidi hanya bisa sampai 10 ribu unit per tahun.  Masih sangat jauh dari kebutuhan yang mencapai 300 ribu unit,” ungkap Arief Mone, di Makassar, Jumat, (28/3/2014).

Arief pun berharap, pemerintah kabupaten kota yang menjadi lokasi pembangunan rumah bersubsidi bisa memberikan insentif pembebasan IMB, agar bisa mendorong penuntasan backlog di Sulsel.

Senada dengan REI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) juga mengungkapkan hal tersebut.

Ketua DPP APERSI, Eddy Ganefo mengatakan, kurangnya pasokan rumah murah bersubsidi di Kawasan Timur Indonesia berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi dan sektor properti khususnya, dalam tiga tahun terakhir.

Ia menambahkan, para pengembang yang tergabung dalam APERSI mengeluhkan sulitnya penyerapan rumah murah di wilayah timur.

Padahal, kata dia, para pengembang sudah telanjur membangun rumah. Kemudian, harga baru yang diterbitkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) belum kunjung disetujui oleh Menteri Keuangan.