Hati-hati! Pemilu Jadi Alasan Kartel Timbun Bahan Pangan

"Pedagang kecil juga urusannya ke pasar induk. Pedagang ambil untung paling secukupnya, tidak mau terlalu banyak, yang ada pembelinya kabur"

oleh Septian Deny diperbarui 30 Mar 2014, 08:45 WIB
Diterbitkan 30 Mar 2014, 08:45 WIB
2-pasar-kramatjati-140119c.jpg
Di pasar induk Kramat Jati, jumlah pasokan sayur terutama cabai dan bawang merah tampak menurun (Liputan6.com/Rini Suhartini).

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yakin gelaran Pemilihan Umum (Pemilu)m 2014 tidak akan menganggu pasokan barang-barang kebutuhan masyarakat ke pasar-pasar tradisional. Para pedagang mengimbau masyarakat tidak khawatir akan ketersediaan barang-barang kebutuhan tersebut.

"Untuk pasokan tidak ada masalah. Karena ini bukan seperti hari raya, kalau hari raya itu beda, memang selalu ada masalah, tapi kalau saya rasa Pemilu tidak," ujar Sekretaris Jenderal APPSI Ngadiran di Jakarta, seperti ditulis Minggu (30/3/2014).

Para pedagang justru mengimbau agar masalah pasokan jelang Pemilu tidak dibesar-besarkan. Sebab, hal ini ditakutkan malah akan dimanfaatkan oleh oknum pengusaha besar yang berusaha menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan dipasar.

"Kalau ini singgung, nanti ada kartel yang bertindak, malah dimainkan oleh kartel. Ini kan yang naikan (harga) kartel, supaya dapat jatah impor," lanjutnya.

Terkait kemungkinan adanya lonjakan harga jelang Pemilu, Ngadiran menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terjadi jika ada oknum yang memanfaatkan momentum ini untuk melakukan penimbunan.

"Masalah itu ditimbun oleh pengusaha besar karena punya cool storage itu bukan urusan petani. Pedagang kecil juga urusannya ke pasar induk. Pedagang ambil untung paling secukupnya, tidak mau terlalu banyak, yang ada pembelinya kabur," jelasnya.

Ngadiran mendesak pejabat-pejabat pemerintahan untuk tetap fokus mengurus masyarakat, jangan hanya sibuk dengan urusan kampanye partai masing-masing.

"Seperti menteri, jangan sibuk dengan pemilu, harusnya urusan pemilu serahkan ke orangnya didalam partai, menteri harusnya memikirkan itu, bukan kampanye. Dan Jangan dijadikan pencitraan karena mau pemilu," tandasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya