Jokowi-JK Bisa Berantas Mafia Migas Mulai dari Petral

Berantas mafia migas, pemerintah harus audit investigasi guna memulai proses hukum yang tegas dan adil dengan melibatkan beberapa lembaga.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 21 Sep 2014, 18:56 WIB
Diterbitkan 21 Sep 2014, 18:56 WIB
Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)
Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memberantas mafia minyak dan gas (migas) bisa dimulai dari PT Pertamina Energi Trading Limited (Petral Ltd). Anak usaha PT Pertamina (persero) ini disebut memperlancar berkembangnya jaringan mafia migas di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energi Studies (IMES), Erwin Usman mengungkapkan, Petral yang bermarkas di Singapura berjaya menguasai tata kelola dan tata niaga migas paska pemberlakuan Undang-undang (UU) Migas.

UU ini masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada 23 November 2001.

"Jika pemerintah Jokowi-JK benar serius berantas mafia migas, mulailah dari Petral," ucap dia di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Erwin mengusulkan agar pemerintah melakukan audit investigasi guna memulai proses hukum yang tegas dan adil dengan melibatkan beberapa lembaga.

Antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akademisi serta organisasi non pemerintah yang bergerak di sektor migas.

Namun, sambungnya, dia mengingatkan agar Jokowi-JK tak merekrut nama-nama yang selama ini menjadi boneka mafia migas, kaki tangan bangsa asing maupun jaringan sindikasi di level hulu dalam pembentuan Satgas Anti Mafia Migas.

"Juga orang-orang yang pernah menjabat menteri dan petinggi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BP Migas, BPH Migas, SKK Migas dan BUMN yang mengurus ESDM selama ini. Jangan dilibatkan apalagi jadi ujung tombak dalam agenda tata ulang pengelolaan sektor ESDM," kata Tim Pokja Bidang Energi Rumah Transisi itu.

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi Media Muhammad Kusairi mempertanyakan keberanian Jokowi-JK untuk menginvestigasi Petral yang diduga menjadi sarang mafia migas.

"Jokowi berani tidak investigasi Petral, karena Petral bukan perusahaan kecil. Pelaksanaan good corporate governance (GCG) Petral meraih peringkat 9 di Asia Pasifik," tandasnya. (Fik/Gdn)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya