Kementan Gandeng UNDP Bantu Petani Kelapa Sawit

Menteri Pertanian, Suswono menuturkan, program suistanable palm oil initiative (SPOI) untuk membantu petani berpenghasilan rendah.

oleh Septian Deny diperbarui 03 Okt 2014, 12:37 WIB
Diterbitkan 03 Okt 2014, 12:37 WIB
Suistanable Palm Oil
(Foto: Liputan6.com/Septian Deny)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) dan United Nations Development Programe (UNDP) meresmikan pencanangan platform nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau Sustainable Palm Oil Initiative (SPOI).

Menteri Pertanian, Suswono mengatakan, program ini bertujuan untuk mendukung petani kelapa sawit berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan produksi dan pengelolaan lingkungan serta mendapatkan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

"ISPO ini kan penting perkebunan kelapa sawit. Jadi melalui program ini ada bantuan bagi petani dalam bentuk program. UNDP yang akan membimbing dan progam ini sampai petani bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Ini sangat positif sehingga ada percepatan," ujar Suswono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).

Platform SPOI ini akan berlangsung selama 5 tahun untuk periode 2014-2018 dengan anggaran yang disediakan mencapai US$ 15,5 juta dengan US$ 500 ribu berasal dari pemerintah Indonesia. Tiga provinsi yang menjadi pilot project program ini yaitu Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Menurut Suswono, walaupun industri kelapa sawit telah berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi masih ada kekhawatiran akan merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

"Misalnya penebangan hutan atau deforestasi, hilangnya keanekaragaman hutan dan meningkatnya emisi gas rumah kaca," kata dia.

Pada 2013 luas total perkebunan kelapa sawit Indonesia diperkirakan mencapai 10 juta hektar (ha). Dari jumlah tersebut, 44 persennya merupakan perkebunan rakyat. Saat ini ada sekitar 2,2 juta petani yang menggantungkan hidup dari pertanian kelapa sawit.

"Perkebunan rakyat ini rata-rata tanamannya sudah tua, perlu peremajaan dan manajeman yang baik, pemupukan baik. Kalau swasta responsnya sudah baik. Ada 200-an perusahan swasta sudah daftar ISPO," tandasnya. (Dny/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya