Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk kenaikan harga BBM bersubsidi guna memangkas anggaran subsidi energi masih menjadi pro kontra hingga saat ini.
Ekonom sekaligus Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengatakan, proses pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi ini memang harus dilakukan agar program-program pemeirntahan yang lain bisa berjalan dengan baik.
"Pengalihan subsidi BBM itu perlu dilakukan apalagi pemerintah sekarang punya program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, yang mana itu perlu anggaran. Pengalihan subsidi juga bisa untk bangun infrastruktur, bangun irigasi yang rusak, membangun pedesaan, daerah terpinggir," ujarnya dalam acara Rotary Club Jakarta Menteng Bussines Dinner Meeting di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Meski demikian, dia meminta agar jokowi bisa menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap. Kenaikan tahap pertama bisa dilakukan sebesar Rp 1.000 per liter hingga Rp 1.500 per liter. Kenaikan sebesar ini dinilai masih bisa diterima oleh masyarakat.
"Kalau terlalu mahal akan membebani masyarakat dan inflasi akan besar. Maksimum Rp 2.000," lanjutnya.
Ia melanjutkan, semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga agar tidak ada gejolak yang masif di masyarakat.
"Kalau naik Rp 3.000 terlalu besar. Itu perlu pengamanan agar jangan sampai dampaknya besar. Kalau kenaikan besar pengamanannya harus lebih serius. Tapi kalau Rp 1.000 dengan persiapan yang minim pun akan mudah dilakukan. Jadi Kalau besar persiapan lebih serius," katanya.
Dia juga menyatakan kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pada November 2014 pun tidak menjadi masalah asalkan ada kesiapan dari pemerintah.
"Tidak masalah asal bertahap, besarannya seperti yang tadi dan pemerintah siap dengan pengamanannya (kompensasi kepada masyarakat)," tandasnya. (Dny/Gdn)
Kenaikan BBM Subsidi Rp 1.000 Tak Beratkan Rakyat
Semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat.
Diperbarui 22 Okt 2014, 11:27 WIBDiterbitkan 22 Okt 2014, 11:27 WIB
Akibat sepi, tidak banyak aktivitas yang dilakukan sejumlah pegawai yang bertugas untuk mengisi premium, Jakarta, (29/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Atasi Masalah Pengangguran, Pemprov Jakarta Ajak 260 Warganya Ikut Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
Hari Bumi, Simak 7 Rekomendasi Destinasi Wisata Ramah Lingkungan
Syifa Hadju Mengaku Introvert, Tiap Awal Haid Lebih Pilih Seharian di Rumah
Ilmuwan Temukan Kemungkinan planet Layak Huni di Sekitar Bintang Mati
Hii.. Siswa Temukan Ulat di Sajian MBG Kudus, Tempenya Bau Kecut
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 23 April 2025
Hetifah Golkar Hormati Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Kue Bagea, Camilan Tradisional Papua Kaya Rasa Hingga Sejarah Budaya
Pig Enemy Chinese Zodiac: Understanding Compatibility and Conflict
Sidak SPBUN Labuan Bajo, Polisi Mencium Dugaan Penyalahgunaan Solar Subsidi
Gus Iqdam Terkejut, Penganut Kapitayan Rutin Hadiri Pengajiannya, KH Said Aqil Siradj Ungkap Hal Ini
Kompleks Kemenko IKN Ditargetkan Tuntas Juni 2025, Siap Tampung 9.465 Pegawai