Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk kenaikan harga BBM bersubsidi guna memangkas anggaran subsidi energi masih menjadi pro kontra hingga saat ini.
Ekonom sekaligus Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengatakan, proses pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi ini memang harus dilakukan agar program-program pemeirntahan yang lain bisa berjalan dengan baik.
"Pengalihan subsidi BBM itu perlu dilakukan apalagi pemerintah sekarang punya program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, yang mana itu perlu anggaran. Pengalihan subsidi juga bisa untk bangun infrastruktur, bangun irigasi yang rusak, membangun pedesaan, daerah terpinggir," ujarnya dalam acara Rotary Club Jakarta Menteng Bussines Dinner Meeting di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Meski demikian, dia meminta agar jokowi bisa menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap. Kenaikan tahap pertama bisa dilakukan sebesar Rp 1.000 per liter hingga Rp 1.500 per liter. Kenaikan sebesar ini dinilai masih bisa diterima oleh masyarakat.
"Kalau terlalu mahal akan membebani masyarakat dan inflasi akan besar. Maksimum Rp 2.000," lanjutnya.
Ia melanjutkan, semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga agar tidak ada gejolak yang masif di masyarakat.
"Kalau naik Rp 3.000 terlalu besar. Itu perlu pengamanan agar jangan sampai dampaknya besar. Kalau kenaikan besar pengamanannya harus lebih serius. Tapi kalau Rp 1.000 dengan persiapan yang minim pun akan mudah dilakukan. Jadi Kalau besar persiapan lebih serius," katanya.
Dia juga menyatakan kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pada November 2014 pun tidak menjadi masalah asalkan ada kesiapan dari pemerintah.
"Tidak masalah asal bertahap, besarannya seperti yang tadi dan pemerintah siap dengan pengamanannya (kompensasi kepada masyarakat)," tandasnya. (Dny/Gdn)
Kenaikan BBM Subsidi Rp 1.000 Tak Beratkan Rakyat
Semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat.
Diperbarui 22 Okt 2014, 11:27 WIBDiterbitkan 22 Okt 2014, 11:27 WIB
Akibat sepi, tidak banyak aktivitas yang dilakukan sejumlah pegawai yang bertugas untuk mengisi premium, Jakarta, (29/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Deretan Promo THR Ramadan dari ShopeePay: Bagi THR & Raih Untung!
Gus Baha Ungkap Doa setelah Sholat yang Membuat 30 Malaikat Berebut Mencatat Pahalanya
Prajurit Aktif Rangkap Jabatan Sipil Harus Pensiun Dini atau Mundur, Siapa Bakal Terdampak?
Kadar Emas Paling Ideal Ternyata Bukan 24 Karat, Berapa?
Guru Cabuli 8 Siswa di Sikka Ternyata Berstatus ASN P3K, Apa Sanksinya?
Barcelona Krisis Keuangan, Chelsea Berani Tawar Gavi
8 Resep Sambal Khas Nusantara: Pedas, Nikmat, dan Mudah Dibuat
6 Fakta Menarik Masjid Sunan Giri Gresik yang Dikelilingi 300 Makam
Hubble Ungkap Masa Depan dan Masa Lalu Galaksi Andromeda
Potret Keindahan Bulan Sabit Sejajar dengan Kubah Hijau Masjid Nabawi, Bikin Takjub
Aulia Rahman Basri Resmi Maju PSU Pilkada Kukar, Gantikan Edi Damansyah
Detik-Detik Puluhan Napi Lapas Kutacane Kabur, Dipicu soal 'Bilik Asmara'