Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk kenaikan harga BBM bersubsidi guna memangkas anggaran subsidi energi masih menjadi pro kontra hingga saat ini.
Ekonom sekaligus Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Adiningsih mengatakan, proses pengurangan atau bahkan penghapusan subsidi ini memang harus dilakukan agar program-program pemeirntahan yang lain bisa berjalan dengan baik.
"Pengalihan subsidi BBM itu perlu dilakukan apalagi pemerintah sekarang punya program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat, yang mana itu perlu anggaran. Pengalihan subsidi juga bisa untk bangun infrastruktur, bangun irigasi yang rusak, membangun pedesaan, daerah terpinggir," ujarnya dalam acara Rotary Club Jakarta Menteng Bussines Dinner Meeting di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Meski demikian, dia meminta agar jokowi bisa menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap. Kenaikan tahap pertama bisa dilakukan sebesar Rp 1.000 per liter hingga Rp 1.500 per liter. Kenaikan sebesar ini dinilai masih bisa diterima oleh masyarakat.
"Kalau terlalu mahal akan membebani masyarakat dan inflasi akan besar. Maksimum Rp 2.000," lanjutnya.
Ia melanjutkan, semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga agar tidak ada gejolak yang masif di masyarakat.
"Kalau naik Rp 3.000 terlalu besar. Itu perlu pengamanan agar jangan sampai dampaknya besar. Kalau kenaikan besar pengamanannya harus lebih serius. Tapi kalau Rp 1.000 dengan persiapan yang minim pun akan mudah dilakukan. Jadi Kalau besar persiapan lebih serius," katanya.
Dia juga menyatakan kenaikan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pada November 2014 pun tidak menjadi masalah asalkan ada kesiapan dari pemerintah.
"Tidak masalah asal bertahap, besarannya seperti yang tadi dan pemerintah siap dengan pengamanannya (kompensasi kepada masyarakat)," tandasnya. (Dny/Gdn)
Kenaikan BBM Subsidi Rp 1.000 Tak Beratkan Rakyat
Semakin besar kenaikan harga BBM, maka pemerintahan Jokowi harus memikirkan kompensasi yang besar pula bagi masyarakat.
diperbarui 22 Okt 2014, 11:27 WIBDiterbitkan 22 Okt 2014, 11:27 WIB
Akibat sepi, tidak banyak aktivitas yang dilakukan sejumlah pegawai yang bertugas untuk mengisi premium, Jakarta, (29/8/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 Liga InternasionalLiverpool Bayar Mahal Kemenangan atas Real Madrid di Liga Champions
9 10
Berita Terbaru
Cara Menghilangkan Bau Ketiak Secara Permanen: Panduan Lengkap
Cara Cuci Tangan yang Benar, Panduan Lengkap untuk Hidup Sehat
Cara Cepat Tinggi, Panduan Lengkap Meningkatkan Tinggi Badan Secara Alami
Cara Masak Sayur Asem yang Lezat dan Menyegarkan
Gen Z Wajib Tahu, Begini Cara Mengelola Sampah Kemasan Produk Kecantikan
Pemkot Cilegon Tekankan Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci Wujudkan Kota Bebas Stunting
Jadwal Live Timnas Indonesia, Jangan Sampai Terlewat
Tanpa Layanan Google, Huawei Pede Pura 70 Ultra Dinanti Pencinta Fotografi Mobile
Rangkaian Khusus Kereta Wisata Rute Jakarta-Yogyakarta Bakal Beroperasi Selama Libur Natal dan Tahun Baru 2025
Kota di Kanada Bakal Jadikan Bitcoin Sebagai Aset Cadangan
Bacaan Doa Habis Tarawih, Panduan Lengkap dan Keutamaannya dalam Bulan Ramadhan
Shin Tae-yong Sebut Piala AFF 2024 Jadi Ajang Persiapan Timnas Indonesia Menuju SEA Games 2025