Bos Mandiri Minta Dividen Dikurangi Jadi 25%

Menurut Budi Gunadi Sadikin, dividen yang pas agar tidak menggerus kesehatan keuangan perseroan sebesar 25 persen.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 09 Des 2014, 13:50 WIB
Diterbitkan 09 Des 2014, 13:50 WIB
Bank Mandiri
Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pengurangan dividen oleh pemerintah ditanggapi positif PT Bank Mandiri Tbk. Perbankan pelat merah tersebut berharap dividen setiap tahunnya bisa turun ke level yang lebih rendah sebesar 25 persen dari sebelumnya.

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pihaknya telah menggelar diskusi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengurangan dividen.

"Kalau dividen Rp 1 triliun untuk pemerintah, kan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pasti anggaran tersebut sebesar 60 persen dialokasikan untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan subsidi," ujar dia usai acara Women C Leadership Summit di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Sementara jika dividen tertahan di perusahaan tersebut, kata Budi, uang ini akan membesar menjadi Rp 10 triliun kredit dengan asumsi CAR 10 persen. Sedangkan bila CAR 8 persen, maka dividen Rp 1 triliun itu bakal membengkak menjadi Rp 12 triliun.

"Dengan Rp 10 triliun atau Rp 12 triliun kredit itu bisa digunakan buat bangun pelabuhan, jalan, listrik, jembatan, dan sebagainya. Makanya Ibu Menteri (Rini Soemarno) mengarahkan ke lebih produktif daripada habis buat bayar gaji," terang dia.

Menurut Budi, dividen yang pas agar tidak menggerus kesehatan keuangan perseroan sebesar 25 persen. Selama ini, Bank Mandiri menyetor dividen sekira 30 persen setiap tahun dari total laba bersih.

"Diturunkan dividennya 25 persen. Sekarang kan 30 persen, jadi kalau turun 20 persen sampai 25 persen, akan sangat bagus. Paling tinggi 30 persen, pernah turun 20 persen, tapi naik lagi pas di DPR. Untuk itu mesti mendidik teman-teman di DPR ," tuturnya.

Lebih jauh kata Budi, perusahaan pelat merah tetap harus berkontribusi terhadap negara melalui dividen. Pasalnya pemerintah membutuhkan ruang fiskal lebih besar untuk menjalankan program-programnya. (Fik/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya