Pesan Jokowi Soal Pangan dan Energi ke Pejabat Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memberikan pengarahan dalam Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 di hadapan para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan akan ada penambahan pembangunan waduk untuk menunjang kedaulatan pangan di Indonesia.

"49 waduk yang mau kita bangun dalam 5 tahun depan. Jangan ada yang minta tambah lagi. Kemarin bilang  siap lahannya, jadi kita tambah 49 waduk, tahun depan mulai 13 waduk. Lapangan menunjukkan bisa 13, nanti anggaran di APBN-P, tak ada masalah," kata Jokowi, di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Selain waduk, Jokowi juga menyampaikan target pembangunan irigasi sebanyak 1 juta hektar. Sebenarnya ia mau membangun 2 juta hektar, tapi terhalang APBN-P yang belum.

"Irigasi target 1 juta hektar irigasi harus baik semuanya. Kemarin karena ke daerah hampir 2 juta, tapi kita sampaikan 1 juta karena APBN-P belum. Kalau irigasi dan waduk selesai maka kedaulatan pangan tak jauh dari kita. Bupati, walikota, dan gubernur harus kawal program ini. Tanpa kawalan, ini pekerjaan besar yang mau dilakukan dalam waktu singkat," ungkapnya.

"Ini mimpi dan ambisi besar, manajemen lapangan harus diawasi. Ini juga menyangkut anggaran besar," tambah Jokowi

Lalu bidang energi, lanjut Jokowi, sewaktu blusukan semua provinsi sampaikan defisit atau krisis listrik. Ironisnya, hampir semua provinsi memiliki cadangan batu bara dan gas yang banyak.

Mantan Gubernur DKI Jakarta yakin target-target yang disampaikan bisa tercapai selama kebijakan yang digariskan dijalankan dengan baik. Sebab, ia melihat masalah yang menghadang adalah masalah izin. Ia menargetkan agar tak terjadi krisis listrik adalah pembangunan pembangkit tenaga listrik 35 ribu mega watt.

"Dari yang saya telusuri, izin terlalu lama, pembebasan lahan masalah. Kita berkumpul ingin selesaikan masalah tadi. Izin, yang saya dengar untuk pembangkit listrik sampai 2 tahun, izin yang saya dengar bisa sampai 4 tahun. Di Sumatera Selatan, izin 6 tahun belum keluar," ungkapnya.

"Lalu pembebasan lahan 3-4 tahun tak selesai. Problem dasar tak selesai ya sampai kapanpun kita begini terus. Melimpah bahan dan batu bara tapi di daerah, ya byar pet," tegas Jokowi.

Jokowi mengatakan solusi mengatasi persoalan tersebut adalah one stop service.

"Akhir Januari saya dorong dan kejar agar one stop Service selesai. Kita harapkan nanti investasi bisa diselesaikan dalam 1 tempat, tidak pergi ke sekian kementerian dan bertahun-tahun," tandas Jokowi. (Silvanus A/Ahm)