Harus Lawan Green Peace, Bimasena Power Minta Bantuan Pemerintah

Bhimasena Power ingin pemerintah ikut turun menjelaskan ke masyarakat mengenai manfaat pembangunan PLTU.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 20 Jan 2015, 11:29 WIB
Diterbitkan 20 Jan 2015, 11:29 WIB
2016, Krisis Listrik Ancam Jawa-Bali
Kelima pembangkit tersebut yaitu PLTU Sumsel 8 2x600 MW, PLTU Sumsel 9 2x600 MW, PLTU Sumsel 10 1x600 MW, PLTU Batang 2x1.000 MW, dan PLTU Indramayu 1x1.000 MW. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Perusahaan pengembang ketenagalistrikan PT Bhimasena Power Indonesia mengeluh kepada pemerintah karena proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sedang mereka garap menghadapi banyak tentangan. Bhimasena Power Indonesia memenangkan tender proyek PLTU Batang, Jawa Tengah.

Presiden Direktur Bhimasena Power Indonesia, Mohhamad Effendi mengatakan, tentangan yang harus dihadapi perusahaan berasal dari masyarakat dan organisiasi pemerhati lingkungan Green Peace.

Menurut Effendi, masyarakat dan Green Peace khawatir PLTU tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh hasil pembakaran batu bara.

"Saya terkesan dengan program 35 ribu Mega Watt (MW). Tetapi kenyataannya di lapangan kami menghadapi tantangan dari Green Peace. PLTU ini dikatakan akan menimbulkan pencemaran," katanya dalam pertemuan antara Menteri ESDM dengan 24 Existing Independent Power Producer (IPP) terkait Program 35 ribu MW, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Menurut Effendi, isu kerusakan lingkungan terus-menerus sihembuskan ke masyarakat sehingga mempersulit pembangunan PLTU. "Ini secara terus-menerus disebarluaskan ke masyarakat. Makanya sekarang ada penolakan terhadap program PLTU," ungkapnya.

Bhimasena Power Indonesia ingin, pemerintah ikut turun menjelaskan ke masyarakat mengenai manfaat pembangunan PLTU yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

"Bersamaan dengan program 35 ribu MW, ada usaha paralel kepada masyarakat maupun Green Peace bahwa prgram ini kalau tidak dilaksanakan akan membawa masalah bangsa. Green Peace jangan menyebutkan itu lagi," pungkasnya. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya