Dorong Perikanan Budidaya, Pemerintah Bakal Swasembada Pakan Ikan

Selama ini impor pakan Indonesia masih tinggi mencapai Rp 1,3 triliun sehingga swasembada pakan ikan diharapkan mengurangi impor.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 29 Jan 2015, 13:29 WIB
Diterbitkan 29 Jan 2015, 13:29 WIB
Indroyono Soesilo
Indroyono Soesilo (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo menargetkan Indonesia akan swasembada pakan ikan. Lantaran pakan ikan untuk budidaya perikanan masih di dominasi oleh impor sehingga pakan menjadi mahal.

Indroyono menjelaskan, pakan ikan sendiri merupakan campuran dari dedak, kedelai dan minyak ikan. Minyak ikan itu yang sekarang masih sulit diproduksi dalam negeri.

"Kami targetkan swasembada pakan ikan secepat mungkin dengan teknologi yang ada," kata dia usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Dia mengatakan, impor pakan ikan Indonesia masih tinggi. Untuk nominalnya, besarannya mencapai Rp 1,3 triliun. "Kalau pakan, dilaporkan angka Rp 1,3 triliun kita impor," ujar Indroyono.

Untuk mencapai swasembada pakan ikan mesti mengurangi impor. Tak hanya itu, supaya tidak terjadi kenaikan harga perlunya dicari sebuah subtitusi.

"Kami usaha kurangi impor, caranya jangan sampai harga naik. Dikembangkan sama-sama BPPT. Yang susah  pakan ikan, kan campuran dedak, kedelai, jagung harus ada minyaknya. Dicari apakah bisa dari magot, serangga kelapa sawit," papar Indroyono.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan biaya pakan membebani 80 persen total produksi perikanan budidaya. Padahal, sewajarnya pakan hanya mengambil porsi 50 persen biaya produksi.

Karena itu, Susi menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Budidaya untuk membuat program yang bisa menekan harga pakan. Ketentuannya, harga pakan ikan tak boleh lebih 60 persen.

"Saya wajibkan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran mengatur program swasembada pakan hanya mencapai 60 persen paling mahal," ujar Susi.
Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dihadiri Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Susi yang dijadwalkan hadir, tidak nampak karena ada agenda yang lain. (Amd/Ahm)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya