Liputan6.com, Jakarta - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seharusnya menjadi angin segar bagi pemerintah untuk menggenjot ekspor. Namun kinerja ekspor Indonesia justru melempem di Februari lalu sebesar 7,99 persen menjadi US$ 12,29 miliar dibanding ekspor Januari 2015.
‎Guna memacu nilai ekspor, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat koordinasi (rakor) kebijakan mineral bersama menteri-menteri terkait.
Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (18/3/2015), rapat yang berlangsung di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk
Rencananya juga akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan lainnya.
Menteri Perindustrian, Saleh Husin mengungkapkan, pemerintah akan membahas soal kebijakan di sektor mineral untuk mendorong ekspor. Mendesain payung hukum dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Sekarang kan sudah nggak boleh ekspor mineral mentah, harus diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau butuh rangsangan insentif fiskal, kita akan kasih seperti tax holiday, tax allowance dan insentif lain untuk membangun kawasan industri, infrastruktur jalan, listrik dan pelabuhan," papar dia kepada wartawan sebelum Rakor Kebijakan Mineral.
‎Terkait Newmont dan Freeport, Saleh mengaku belum tahu apakah masuk dalam agenda rapat kali ini. Tapi yang jelas dia bilang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan pembangunan pabrik smelter di Morowali, Sulawesi Tengah pada April mendatang.
"Sudah trial produksinya, mudah-mudahan April ini bisa produksi perdana 800 ribu ton," pungkas Saleh. (Fik/Ndw)