Liputan6.com, Jakarta - Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya stigma yang muncul di masyarakat melalui aturan ini adalah setiap pejabat baik menteri maupun bawahannya akan mendapatkan jatah kendaraan roda empat.
Namun Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan bahwa aturan ini belum pernah dibicarakan menteri-menteri di dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Perasaan tidak pernah dibicarakan," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (26/4/2015).
Menurut Saleh, kondisi mobil dinas menteri yang ada saat ini pun masih tergolong baik, sehingga tidak perlu dilakukan pengadaan mobil dinas baru. "Tidak perlu, mobil juga masih bagus. Dari pejabat sebelumnya kilometernya masih 8.000 km," kata dia.
Hal yang sama, lanjut Saleh, juga mungkin dirasakan oleh menteri-menteri lainnya. Sehingga diharapkan aturan ini tidak diributkan oleh masyarakat. "Tapi teman-teman (menteri lain) mobilnya masih bagus-bagus. Saya juga tidak perlu. Jadi saya kira tidak ada," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.
Dalam peraturan tersebut, menteri dan pejabat negara setingkatnya ditetapkan mendapatkan standar barang dengan kualifikasi A. Yakni, menteri mendapatkan maksimal dua mobil dinas jenis sedan dan atau Sport Utility Vehicles (SUV) berkapasitas mesin 3.500 cc. Sementara wakil menteri dan yang setingkat hanya mendapat satu mobil dengan spesifikasi sama.
Peraturan ini ditetapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 14 April 2015 dan diundangkan dua hari kemudian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. (Dny/Gdn)
Dapat Jatah 2 Mobil Dinas, Ini Kata Menteri Perindustrian
Menteri mendapatkan maksimal dua mobil dinas jenis sedan dan atau Sport Utility Vehicles (SUV) berkapasitas mesin 3.500 cc.
diperbarui 26 Apr 2015, 13:41 WIBDiterbitkan 26 Apr 2015, 13:41 WIB
Mobil berpelat nomor RI 35 ini akan digunakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam pelaksanaan kerjanya, Jakarta, (27/10/2014). (Liputan6.com/Faizal Fanani) ... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
EnamPlus
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Hasil Piala Asia U-20 2025 Iran vs Timnas Indonesia: Kebobolan Gol Spektakuler, Garuda Muda Tumbang 0-3
Tak Perlu Daun Nangka, Ini Cara Praktis Bikin Daging Empuk dengan 1 Bahan Rahasia
Akses Internet Bikin Industri Online Travel Agent Tumbuh Pesat
Momen Langka Ikan Black Sea Devil Muncul di Perairan Dangkal, Pertanda Apa?
Arti Disclaimer: Pengertian, Fungsi, dan Pentingnya dalam Berbagai Konteks
Dulu Ngotot Tambah Anggaran Rp 20 Triliun, Kementerian HAM Kini Dapat Rp 113 Miliar
Anggaran Kemenkeu Disunat Rp 8,99 Triliun, DPR Titip Pesan Ini ke Sri Mulyani
Pasca Rezim Bashar al-Assad Runtuh, Pariwisata Suriah Perlahan Pulih
Arti Mimpi Dicakar Kucing, Ini Makna dan Tafsir yang Perlu Diketahui
Jaecoo J7 Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai dari Rp 400 Jutaan
Arti Mimpi Berkumpul di Masjid, Bisa Tanda Peningkatan Keimanan
VIDEO: Pilu, Wanita Sakit Stroke di Brebes Dianiaya Suami dan Anak Kandungnya