Larangan Ekspor Rumput Laut Bisa Lenyapkan Devisa

Isu pelarangan ekspor dan bea keluar ekspor rumput laut dinilai dapat menghambat pelaku usaha.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 08 Mei 2015, 21:01 WIB
Diterbitkan 08 Mei 2015, 21:01 WIB
Rumput Laut
(Foto: Antara)

Liputan6.com, Jakarta- Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menyatakan isu pelarangan ekspor dan bea keluar ekspor rumput laut dinilai dapat menghambat pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis di sektor itu.

Pasalnya, potensi lahan untuk pengembangan rumput laut di Indonesia demikian luas dan dapat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir rumput laut terbesar di dunia.

"Produksi kita memang banyak. Hanya saja, bila kita bisa mengekspornya kenapa harus dihambat dengan bea keluar?. Pelarangan ekspor bisa berimbas pada penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya pendapatan masyarakat,” ungkap Ketua ARLI, Safari Azis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2015).

Menurut dia, kebutuhan rumput laut bagi industri Indonesia masih bisa terpenuhi karena penyerapannya masih kecil. Sehingga produksi rumput laut yang banyak berlebih bisa diekspor ke negara-negara yang selama ini memerlukan bahan baku rumput laut dari Indonesia.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan produksi nasional rumput laut pada 2013 sedikitnya mencapai 930 ribu ton kering.  Jumlah yang diekspor mencapai 176 ribu ton kering dengan nilai US$ 162,4 juta. Sementara jumlah yang diolah lebih kecil yakni hanya mencapai 120 ribu ton kering.

“Kami mendukung upaya hilirisasi oleh pemerintah, hanya saja kami juga mengharapkan agar program hilirisasi itu bisa dipersiapkan dengan matang. Salah satunya adalah dengan meningkatkan daya saing industri nasional, penyerapan teknologi, investasi hingga akses pasarnya,” papar Safari.

Menurutnya, jika industri dalam negeri tidak dapat bersaing dengan industri Luar, efesiensi dan produktivitasnya harus ditingkatkan. Pihaknya juga meminta agar pemerintah tidak menjadikan program hilirisasi sebagai alasan utama dibalik pengenaan larangan ekspor dan bea keluar untuk rumput laut.

“Untung ruginya harus dihitung dengan cermat. Jangan sampai potensi devisa hilang begitu saja sementara lahan dan calon tenaga kerja masih banyak” pungkas Safari. (Amd/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya