Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah bekerja dengan baik di masa awal Pemerintah Presiden Joko Widodo. Penerapan regulasi anti Ilegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan penerapan anti IUU Fishing untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. "Kita serius menjaga sumber daya laut kita untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan kita sok berani, tapi kita menegakkan hukum kedaulatan. Supaya punya kemandirian, kedaulatan, mengerjakan program kedaulatan," kata Susi saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, di Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Baca Juga
Susi Pudjiastuti Singgung Pengunjung Kebun Raya Cibodas Menurun Saat Libur Lebaran 2025, Gegara Bayar Karcis Berkali-kali
Puan Minta Kepala PCO Beri Informasi dan Tanggapan yang Baik Sesuai Perintah Prabowo
Viral Susi Pudjiastuti Semprot Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi: Dia Harus Setop Mewakili Pemerintah!
Keberhasilan itu terlihat dari pertumbuhan sektor perikanan RI sebesar 8,6 persen pada kuartal I 2015. Padahal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,71 persen pada kuartal I 2015.
Advertisement
Akan, tetapi Susi tak cepat puas. Dia bilang laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut angka rumah tangga di sektor kelautan dan perikanan turun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu. "Kita harus bisa mengembalikan minat dan kemungkinan perencanaan bisa sejahtera," ujar Susi Pudjiastuti.
Ia juga meminta supaya para pegawai KKP terus melakukan kerja yang terbaik. Hal itu untuk mewujudkan kemandirian di bidang ketahanan pangan. "Ini perjuangan terus menerus itu program pemerintah membangun kemandirian," tandas dia. (Amd/Ahm)