Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pengkajian secara mendalam untuk mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga pangan jelang masuknya bulan Ramadan.
"Saya tidak tahu mendesak atau tidak. Ada dua pandangan ya, apakah efektif, lalu apakah regulasi bisa atasi masalah tersebut. Tetapi mungkin untuk skala yang lebih terkelola itu mungkin diperlukan," ujarnya di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2015).
Dia menjelaskan, selama ini ada berbagai pandangan terkait perlu atau tidaknya pemerintah mengeluarkan Perpres ini. Ada pandangan yang menyatakan bahwa penerbitan Perpres ini hanya akan menimbulkan distorsi di masyarakat.
"Kami lihat masalahnya dulu akar permasalahannya apa, ada orang mengatakan memperkenalkan itu menciptakan distorsi baru, tetapi saya pikir ini harus dilakukan studi yang lebih baik. Tapi Undang-Undang (UU) mewajibkan itu," lanjutnya.
Sofyan mengungkapkan, Indonesia bisa saja menerbitkan Perpres ini seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia, namun tetap membutuhkan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu.
"Di Malaysia ada UU yang mewajibkan itu, tetapi mereka sudah terapkan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Ada beberapa barang yang mereka kontrol," kata dia.
Namun menurutnya yang paling penting saat ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat. Jika hal tersebut bisa seimbang, maka harga pangan akan stabil dengan sendirinya.
"Tetapi kalo misalnya supply dan demand bagus, itu tidak masalah. Kalau ada masalah penumpukan, itu kepolisian bisa langsung tegakkan sesuai dengan UU," tandasnya. (Dny/Gdn)
Perpres Pengendalian Harga Pangan Butuh Kajian Mendalam
Malaysia mempunyai aturan yang bisa digunakan untuk mengendalikan harga pangan.
diperbarui 26 Mei 2015, 13:10 WIBDiterbitkan 26 Mei 2015, 13:10 WIB
Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil saat tiba di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2015). Kedatangan Sofyan untuk memberikan penjelasan kepada DPD RI terkait kenaikan harga BBM (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Saling Tikam Kelompok Pemuda di Jalanan Indragiri Hilir, 2 Orang Tewas
Mulai Hari Ini Seluruh Angkot di Garut Bakal Mogok, Bagaimana Layanan Transportasi?
Jika Punya Keinginan Mustahil, Lakukan Amalan ini Dijamin Berhasil Kata UAH
Berebut Suara Gen Z di Jakarta, Ini Janji Politik Ridwan Kamil dan Pramono Anung
5 Transfer Paling Bapuk Real Madrid Sepanjang Sejarah: Eks Bintang Liga Inggris Masuk Daftar
Janji Putri Jenderal Karyoto, Siap Perjuangkan Insentif Guru Ngaji di Pilkada Garut 2024
Hasil Piala Kapolri 2024: Putri Kalsel Lolos ke Semifinal
Gempa Hari Ini Minggu 6 Oktober 2024 Guncang Bogor hingga Jayapura Papua
Puas Debat hingga Didoakan Jadi Presiden, Pramono-Rano Yakin Elektabilitas Naik
Hasil LaLiga Alaves vs Barcelona: Robert Lewandowski Hattrick, Azulgrana Jauhi Real Madrid
Di Kutai Timur, Diskominfo Kaltim Latih Warga Desa Gunakan Kanal Aduan SP4N-LAPOR!
Banjir Mulai Mengancam Rohil, Drainase dan Pintu Air Bermasalah