Jokowi: RI Bisa Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎mengakui bahwa penetrasi industri syariah Indonesia masih sangat rendah, sehingga kontribusi terhadap pembiayaan nasional terbilang minim. Padahal Indonesia merupakan negara yang mempunyai jumlah lembaga keuangan mikro berbasis syariah terbesar di dunia dengan potensi sangat menjanjikan.

Dalam peresmian Pasar Rakyat Syariah dan pencanangan kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah, Jokowi menyambut baik program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu. Pemerintah dan regulator, sambungnya, harus ‎memberi perhatian pada sektor jasa keuangan syariah karena terus bertumbuh.

"Meski tumbuh terus, tapi belum optimal dari potensi yang ada. Pangsa pasar sektor jasa ini saja baru tercatat 4,7 persen dengan aset ‎Rp 264,8 triliun. Masih kecil sekali," tutur Jokowi di Lapangan Parkir Selatan Senayan, Jakarta, Minggu (14/6/2015).

Lebih jauh menurut Jokowi, peluang menggarap industri syariah masih ‎terbuka lebar karena banyak masyarakat yang belum mempunyai akses jasa keuangan formal. Data Bank Dunia menunjukkan, baru 3,16 persen masyarakat Indonesia yang telah memiliki akun di lembaga keuangan formal.

"Di Indonesia, ada faktor bonus demografi dan pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang bisa dimanfaatkan karena mereka membutuhkan akses jasa keuangan beragam. Peluang terbuka lebar untuk menambah jumlah nasabah di industri syariah yang baru mencapai 18 juta rekening," papar dia.

Indonesia, disebutkan Jokowi, ‎merupakan negara dengan jumlah entitas lembaga keuangan mikro terbesar di dunia (sebagian berbentuk BMT dan koperasi jasa keuangan syariah). Negara ini pun adalah salah satu penerbit sukuk (surat utang syariah) negara terbesar dan satu-satunya negara yang menerbitkan sukuk ritel.

"Jadi ini harus dikembangkan melalui pengembangan ‎usaha mikro, kecil dan menengah serta infrastruktur. Kalau bisa dimaksimalkan, Indonesia akan menjadi pusat perkembangan keuangan syariah global. Kita harus yakin ini, asalkan potensi modal dikelola dengan baik, sosialisasi dan peran dari kementerian, lembaga pemerintah dan lainnya untuk mendukung pengembangan sektor jasa keuangan syariah demi meningkatkan perekonomian nasional," tegas Jokowi. (Fik/Ndw)