Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyarankan pemerintah untuk mencari solusi lain untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang menyatakan sudah banyak perusahaan yang memberhentikan atau PHK buruhnya lantaran rupiah melemah. Dikabarkan, sudah terdapat 30 ribu buruh dari berbagai perusahaan yang di PHK.
"Jangan sampai gelombang terjadi karena sekarang sudah mulai ada data 30 ribu di PHK. Jangan ambil langkah PHK sebagai opsi terakhir," kata Dede di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan ini menyarankan, pemerintah untuk mencari solusi lain, selain melakukan PHK terhadap buruh demi menanggulangi perbaikan ekonomi.
"Jangan sampai gelombang terjadi karena sekarang sudah mulai ada data 30 ribu di PHK. Jangan ambil langkah PHK sebagai opsi terakhir," kata Dede.
Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan, pemerintah bisa melakukan langkah-langkah pendukung seperti pajak atau percepat proses kredit pemberian usaha.
"Kami harap pemerintah bisa jaga stabilitas bahan pokok. Masih banyak solusi lain," ujar dia.
Sebaliknya, Dede menyayangkan tenaga kerja asing (TKA) malah mendominasi peluang kerja di Indonesia. Setidaknya, sebut dia, ada sekitar 70 ribu tambahan tenaga kerja asing setiap tahunnya.
"Pada 2014 memang sekitar itu. 50 persen itu dari China, Jepang dan Korea. Cukup besar. Artinya harus diantisipasi dampak serbuan ini," ungkap dia.
Menurut Dede, yang harus diantisipasi pemerintah, pertama dampak kesempatan bekerja bagi pekerja lokal.
"Jangan semua pekerja diberikan ke TKA. Cukup dikasih ke supervisor ke atas. Rasanya enggak ada kesempatan buruh kasar di negara lain. Kalau ini diambil China, slot pekerjaan hilang. Indonesia kan kekuatannya di situ," papar Dede
Selain itu, lanjutnya, soal transfer teknologi yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Menurutnya, jika kemampuan bahasa Indonesia bagi TKA dihapus maka tidak terjadi transfer teknologi.
Sementara itu, terkait masih banyaknya WNI yang belum mendapatkan pekerjaan, mestinya kata Dede, negara mendahulukan berikan pekerjaan kepada warga negaranya. "Apabila tidak disepakati, ini melanggar UU tenaga kerja dan UU negara," tegas Dede.
Oleh karenanya, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini meminta pemerintah menyikapi permasalahan tersebut dengan bijak. (Taufiq/Ndw)
Hindari Gelombang PHK, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi
Pemerintah diminta mencari solusi lain untuk menghindari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
diperbarui 01 Sep 2015, 22:13 WIBDiterbitkan 01 Sep 2015, 22:13 WIB
Aksi solidaritas itu terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja tambang di Indonesia. Tampak salah satu simpatisan tampak memegangi salah satu makam sebagai simbol kesedihan terhadap nasib pekerja tambang (Liputan6.com/Andrian M T
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Top 3 Islami: Amalan Datangkan Rezeki Tak Disangka Abah Guru Sekumpul, Kisah Kiai Bangun Rumah Modal Segenggam Pasir dari Gus Dur
Cuaca Hari Ini Sabtu 5 Oktober 2024: Jabodetabek Bakal Cerah Berawan di Siang Nanti
Canggih, Lembaga Riset Alibaba Kembangkan Alat Skirining Kanker dengan Teknologi AI
Ban Jadi Komponen Penting di Mobil, Begini Cara Merawatnya
3 Resep Gulai Tempe yang Lezat untuk Masak Satset di Akhir Pekan
Studi: Hampir Setengah Pemilih di AS Ingin Punya Presiden Pro-Kripto
5 Oktober 1991: Pesawat Hercules TNI Jatuh di Condet Tewaskan 135 Orang, Hanya 1 Penumpang Selamat
Rekomendasi Destinasi Wisata dengan Pesona Alam Menawan di Ciamis
Cara Mudah Dapat Passive Income Lewat Bisnis Online
Manchester United Harus Terima Konsekuensi Pahit Jika Gagal Rebut Tiket Liga Champions
Chandra Asri Terus Ekspansi ke ASEAN, Terbaru Akuisisi Shell Energy Singapura
Orang Jarang Ibadah tapi Dapat Rezeki Berlimpah, Simak Kata UAS