‎Daya Beli Rakyat Terpukul, Ekonomi RI Diramalkan Tumbuh 4,8%

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Riyanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III 2015 kemarin lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.  Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI mengarah ke level 4,8 persen pada kuartal III 2015. Pertumbuhan ekonomi disumbang dari kenaikan penyerapan anggaran pemerintah.

"Prediksinya di bawah 5 persen atau tepatnya 4,8 persen. Tidak mungkin di atas 5 persen," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Lebih jauh dijelaskan Riyanto, lokomotif pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2015 adalah penyerapan anggaran pemerintah yang mulai terkerek naik.

Dari hasil laporan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penyerapan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) ‎2015 sudah mencapai 70 persen.

"‎Saya menduga lokomotif pertumbuhan ekonomi kuartal III adalah pengeluaran pemerintah. Proses tender sudah selesai dan proyek sudah jalan karena selama ini menumpuk di kuartal II. Memang puncak penyerapan belanja terdorong di kuartal III dan IV," jelasnya. 

Mengingat pemacu hanya bersumber dari pengeluaran pemerintah, ia mengaku, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III belum mampu terakselerasi dengan cepat. Alasannya di samping itu, kata Riyanto, kontribusi dari konsumsi rumah tangga atau masyarakat belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena pelemahan daya beli.

Menurutnya, masyarakat terpukul dengan kenaikan harga bahan pangan dan barang-barang industri akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tahun lalu. Meski sudah diturunkan pada Januari ini, namun harga barang tidak ikut mengalami penyesuaian.

"‎Konsumsi rumah tangga tidak banyak, karena pukulan pelemahan harga beberapa komoditas. Orang jadi mengurangi pengeluaran. Saat harga BBM naik, harga sembako justru naik lebih tinggi. Tapi begitu turun, tidak mau ikut turun. Apalagi pelemahan rupiah memperparah keadaan," terang Riyanto.

‎Solusi peningkatan daya beli, diakui Riyanto, melalui produk padat karya. Sayangnya penyerapan dana desa, lanjutnya, belum berjalan maksimal sampai dengan saat ini. "Ini yang bikin APBN kita belum nendang," paparnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, penyerapan belanja modal jor-joran tersedot pada periode November-Desember karena proses tender sudah selesai sehingga bisa direalisasikan proyeknya.

"Prosedur pengadaan belanja modal memang lama, bahkan sempat tertunda karena beberapa kementerian mengalami perubahan nomenklatur," ucapnya beralasan.

Untuk itu, Darmin mengaku, Presiden Jokowi semakin mendorong Kementerian dan Lembaga untuk memacu penyerapan anggaran, belanja modal bagi proyek-proyek infrastruktur lebih cepat. "Di Rapat Kabinet, Jokowi bilang tidak ada alasan lagi. Tahun depan harus bisa lebih cepat," pungkas Mantan Dirjen Pajak itu.

‎Sebelumnya Jokowi mengaku, hingga hari ini penyerapan anggaran sudah meningkat tajam. Namun begitu, angka penyerapan anggaran ini belum mampu memuaskan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ini sudah November, sebentar lagi Desember. Laporan yang saya terima dari Menteri Keuangan tadi pagi serapan anggaran sudah mencapai 70 persen, jadi tinggal dua bulan lagi," kata Jokowi.

Demi mempercepat pembelanjaan anggaran itu, Jokowi meminta kepada para menterinya untuk lebih detail dalam membelanjakan anggaran negara yang sudah ditetapkan tersebut. Berbagai proyek infrastruktur dikatakan Jokowi masih menjadi yang prioritas.

‎"Agar target serapan anggaran bisa kita lakukan dan target serapan anggaran antara 92-94 persen itu benar-benar bisa kita capai," tegas Jokowi.

‎Untuk mencegah hal serupa di tahun 2016, presiden Joko Widodo langsung memerintahkan beberapa menterinya untuk langsung bekerja. Ini dilakukan karena DPR RI sudah mengetok palu untuk APBN 2016. Setidaknya ada empat‎ menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelu menginjak 2016.

Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri ESDM Sudirman Said.

"‎Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender, lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur‎," kata Jokowi.

Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut, dikarenakan empat menteri tersebut yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya.‎

‎"Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat kita dalam melaksanakan pkerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur," kata Jokowi. (Fik/Gdn)