Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8%, Ini Kuncinya

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi Wihana Kirana Jaya, menyoroti pentingnya menarik Foreign Direct Investment (FDI) sebagai salah satu cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Wihana juga mengingatkan bahwa target ambisius tersebut membutuhkan dukungan institusi yang kuat, termasuk keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang hingga kini masih terkendala oleh belum jelasnya payung hukum.

Wihana menegaskan bahwa pembentukan BP Danantara sangat relevan dalam menghadapi fenomena mega shifting ekonomi global. Perubahan struktural besar yang terjadi, seperti geopolitik, geoekonomi, dan perang, telah memaksa negara-negara melakukan reposisi strategis, termasuk dalam kebijakan investasi.

“Dalam kondisi mega shifting ini, mindset kita harus berubah. Kita harus mengantisipasi masa depan dengan mengubah organisasi dan proses bisnis. Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan fleksibilitas pembiayaan investasi jangka panjang,” ujar Wihana.

Terkait kebutuhan akan BP Danantara, Wihana berpendapat bahwa badan ini diperlukan untuk meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola aset dan pembiayaan investasi. BP Danantara dirancang untuk memanfaatkan aset-aset negara yang besar guna meningkatkan kapasitas investasi melalui tiga platform utama: Indonesia Investment Authority (INA), lembaga-lembaga keuangan pemerintah, dan manajemen aset.

“BP Danantara ini bagus karena mampu meleverage aset pemerintah untuk investasi yang panjang. Dengan fleksibilitas ini, kita bisa membuka peluang lebih besar bagi investor, terutama FDI,” jelas Wihana.

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kejelasan regulasi agar badan ini dapat beroperasi secara efektif. “Tanpa reformasi organisasi yang jelas, BP Danantara mungkin kehilangan fleksibilitas yang dibutuhkan. Jadi, kejelasan payung hukum sangat krusial,” tambahnya.

Menurut Wihana, peluang utama dari pembentukan BP Danantara adalah kemampuannya mengelola aset-aset besar yang dimiliki BUMN, dengan potensi dana kelolaan awal mencapai USD 600 miliar atau Rp 9.520 triliun.

Dengan mengelola aset dari tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan PLN, BP Danantara dapat menjadi katalis utama untuk investasi langsung, baik domestik maupun asing.

Namun, hambatan juga tidak bisa diabaikan. Dalam jangka pendek, tantangan terbesar adalah menciptakan regulasi yang mendukung, transparansi pengelolaan aset, dan memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

“Selain itu, ada risiko geopolitik dan fluktuasi ekonomi global yang perlu diantisipasi. Kita juga harus memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” kata Wihana.

Wihana menekankan, di tengah keterbatasan APBN, FDI adalah salah satu sumber utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan BP Danantara yang mampu menawarkan fleksibilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset akan menjadi daya tarik besar bagi investor asing.

“Target pertumbuhan 8% bukanlah hal yang mustahil, tetapi membutuhkan fondasi kebijakan yang kuat, seperti BP Danantara. Ini adalah salah satu cara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global,” pungkas Wihana.

Dengan demikian, pembentukan BP Danantara yang segera dan terarah dapat menjadi langkah penting untuk memastikan Indonesia mampu mencapai target ambisiusnya. Keberhasilan badan ini akan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyusun regulasi dan memastikan implementasinya berjalan sesuai rencana.

Hal senada ditegaskan Pengamat Ekonomi Surokim Abdusalam. Menurut dia, rencana pendirian BIP Daya Anagata Nusantara (Danantara) baik, agar aset-aset negara dapat dikelola lebih optimal. Harapannya tentu badan yang baru ini bisa membuktikan hasilnya bahwa aset-aset negara bisa dikelola dan menguntungkan.

Namun Surokim Abdussalam, mengingatkan agar pembentukan lembaga negara baru seperti Badan Pengelola Investasi Danantara jangan sampai mengulang kesalahan sebelumnya yang hanya justru memboroskan anggaran namun hasilnya kurang dari harapan.

"Saya yakin tujuannya baik, agar aset-aset negara dapat dikelola lebih optimal. Dan Presiden sendiri sudah berulang kali menekankan pentingnya jajaran pemerintah untuk melakulam efesiensi agar kinerjanya semakin efektif. Harapannya tentu badan yang baru ini bisa membuktikan hasilnya bahwa aset-aset negara bisa dikelola dan menguntungkan. Jangan sampai negara kita terlalu banyak pos yang acap kali hanya sebagai konsesi politik balas jasa dan hanya menghabiskan anggaran. Karena sebenarnya semua tugas sudah ada bagiannya masing-masing yang mengerjakan, tinggal bagaimana pemerintah mengontrol kinerja orang-orang yang bertangung jawab pada bidangnya, termasuk aset negara ini," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, menuturkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara belum akan diresmikan pada Januari 2025.

Pasalnya, pemerintah masih meramu payung hukum BP Danantara. "Ini lebih karena memang Pak Presiden merasa bahwa, 'Oke kita kelihatannya regulatory framework-nya harus lebih jelas'. Ujungnya eksekusinya harus lebih baik nanti," ujar Thomas.

Pada dasarnya Thomas menjelaskan bahwa tujuan dari pendirian Danantara tersebut untuk membentuk superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari beragam usaha milik pemerintah. Aset-aset tersebut harapannya dapat dikembangkan sedemikian rupa dengan mencari investor untuk mengerjakan suatu proyek maupun usaha sehingga akan lebih menghasilkan. 

Proses pengalihan kekuasan terkait keuangan BUMN ke Danantara itu disebut masih menjadi salah satu kendala.  Bahkan Thomas mengamini bahwa dalam proses perampungan Danantara lebih complicated alias rumit dari yang pihaknya pikirkan. 

Pihak Danantara sejatinya telah merampungkan draf Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum. Draf ini juga sudah diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sejak November 2024.