Menteri Pangan Jerman Temui Menko Darmin, Ini yang Dibahas

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia akan berjuang menggolkan negosiasi perdagangan bebas Comprehensive Economic Partnership Aggreement (CEPA) dengan Uni Eropa (UE) dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jerman beberapa pekan mendatang. Dengan langkah ini, peluang kerjasama perdagangan maupun investasi antara negara-negara UE dan Indonesia semakin meningkat.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menerima kunjungan Menteri Pangan dan Pertanian Jerman Cristian Schmidt di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, siang ini (4/4/2016).

"Harapan adanya kemajuan dari UE CEPA, karena jika disepakati, perjanjian ini akan berlaku untuk 28 negara UE termasuk Jerman. Ini akan memberikan manfaat luar biasa bagi Indonesia," ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman.

Saat ini, sambungnya, Menteri Perindustrian (Menperin) dan Menteri Perdagangan (Mendag) tengah berada di Jerman untuk membahas atau bernegosiasi terkait UE CEPA. Tim perunding dari Indonesia akan bertemu dengan tim perunding dari UE.

Dari catatan Rizal, nilai perdagangan antara Indonesia dan Jerman mencapai sekitar US$ 6-7 miliar saat ini. Kedua negara merupakan mitra strategis untuk bisa meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan maupun investasi.

Ia mengaku, banyak investor asal Jerman menanamkan modalnya di Indonesia di sektor farmasi, otomotif seperti kendaraan BMW, Mercedez, kemudian produk Adidas sampai meringsek masuk ke bidang usaha obat-obatan.

"Kalau CEPA bisa diselesaikan antara Presiden Jokowi dan Presiden Komisioner Eropa. maka pemberlakuan CEPA bisa diumumkan. Hasilnya diperkirakan dalam waktu singkat atau 2 tahun, kita bisa mendapatkan manfaat luar biasa karena ada 28 negara Eropa yang menandatangani CEPA ini," terang Rizal.

Pembahasan lainnya antara Darmin dan Schmidt, diakui Rizal, Jerman sangat konsen terhadap sertifikat legalitas produk-produk hutan atau kayu yang diekspor dari Indonesia.

Pemerintah, lanjutnya, sudah menandatangani dan meratifikasi perjanjian kemitraan sukarela untuk penegakan dan perbaikan tata kelola perdagangan sektor kehutanan (Voluntary Partnership Agreement Forest Law Enforcement Governance and Trade/VPA FLEGT).

"Mestinya kan FLEGT ini berlaku 2016, tapi ada peraturan Menteri Perdagangan yang sebelumnya memberikan pengecualian kepada industri kecil dan menengah (IKM) bagi produk furnitur dan kerajinan di Indonesia," terangnya.

Rizal bilang, sekarang ini Indonesia sudah lebih siap mengekspor produk furnitur maupun kerajinan sesuai standar internasional. Dirinya menyebut, sebanyak 98 persen dari produk ekspor Indonesia sudah bersertifikasi atau yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sedangkan 95 persen eksportir terdaftar sudah bersertifikat.

"Pak Mendag sudah rapat minggu lalu, kita ingin memperbaiki aturan Mendag itu supaya pemberlakuan dari FLEGT lisensi itu segera diberlakukan tahun ini. Termasuk menyertakan semua produk ekspor dari IKM karena mereka sudah mampu membuatnya," jelas Rizal.