KEIN Pamerkan Paket Kebijakan Jokowi ke Pengusaha Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Selain mendalami industrialisasi, agenda lain Kunjungan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ke Jepang adalah mensosialisasikan paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ketua KEIN Soetrisno Bachir menjelaskan, sejak September tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan. Sampai dengan Mei 2016, paket kebijakan yang telah diumumkan mencapai 12 paket.

Salah satu tujuan utama pemerintah memgeluarkan paket kebijakan tersebut adalah mendorong investasi dari beberapa negara maju ke Indonesia.

Dalam kunjungan ke Jepang, KEIN mengajak beberapa perusahaan besar di Jepang untuk meningkatkan investasi di Indonesia. "Perizinan sudah lebih mudah, berbagai kemudahan telah diberikan untuk menarik investasi," jelas dia kepada Liputan6.com melalui sambungan telepon, Rabu (1/6/2016).

Dalam kemarin investasi ini, KEIN menargetkan perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi maju. Dengan masuknya perusahaan yang memiliki teknologi maju akan mendorong misi dari presiden mengubah paradigma pertumbuhan ekonomi dari konsumsi menjadi produksi.

Ia melanjutkan, Jepang juga memiliki kepentingan untuk berinvestasi di Indonesia, selain karena pasar yang cukup besar, Indonesia merupakan mitra utama Jepang di Asia. "Jepang membantu Indonesia agar tidak goyah, karena jika Indonesia goyah maka seluruh Asia bisa terpengaruh," tambahnya. 

Untuk diketahui, dalam kunjungannya ke Jepang ini, KEIN bertemu dengan Federasi Bisnis Jepang, Keidanren, Ketua Kadin Jepang, JICA (Japan International Cooperation Agency), JETRO (Japan External Trade Organization), serta sejumlah IKM di negara tersebut.

Dalam kunjungan tersebut KEIN juga membuat kesepakatan kerja sama dengan Japan External Trade Organization (JETRO). Selain itu, akan ada berbagai kolaborasi strategis lain yang siap diinisiasi oleh KEIN dan JETRO.

Sepulang dari Jepang, KEIN akan menyusun dokumen Peta Industrialisasi Indonesia yang merupakan salah satu amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Gdn/Ndw)