Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus memastikan dana yang masuk dari hasil Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tersalurkan ke sektor riil. Itu karena sektor tersebut dinilai paling efektif mendongkrak perekonomian nasional.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan, agar dana repatriasi dari tax amnesty takhanya lari ke instrumen keuangan saja.
"Tax amnesty banyak dana masuk triliunan. Kalau hanya berputar sebagai kertas di pasar keuangan ya percuma. Dana repatriasi dan deklarasi, ada uang tebusan masuk APBN masuk sektor keuangan. Tidak hanya uang ke uang tapi bagaimana menyiapkan instrumen investasi ke riil," kata dia di Jakarta, Senin (25/7/2016).
Baca Juga
Advertisement
Dia menyebutkan, pemerintah mesti menjadikan sektor riil seperti manufaktur sebagai instrumen untuk menangkap dana tax amnesty. Sebab manufaktur membuka banyak lapangan pekerja bagi masyarakat Indonesia.
Dia meminta pemerintah mengimplementasikan hal tersebut dalam peraturan pelaksana tax amnesty.
"‎Sektor yang besar manufaktur apalagi ke padat karya. Tentu mempunyai daya dongkrak yang signifikan. Kemarin Undang-undang sudah diputuskan pemerintah dan DPR. Harapannya, petunjuk operasional yang masih diperbaiki dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) jadi betul-betul ada panduan, bagaimana dana tersebut untuk pembangunan," tutur dia.
Dia menginginkan penerapan tax amnesty tepat sasaran. Enny juga menyarankan pemerintah memberikan peluang lebih bagi pengelola dana infrastruktur untuk menampung dana tax amnesty.
"Kita ingin ke prioritas pemerintah. Misalnya Jokowi ingin mengejar infrastruktur. Dulu ada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) infrastructur fund yang concern," tandas dia.