Liputan6.com, Jakarta Pembelian gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) akan menggunakan uang elektronik jika program distribusi tertutup sudah diterapkan. Rencananya program tersebut mulai diterapkan 2017.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, dalam penerapan program distribusi tertutup elpiji 3 Kg, masyarakat miskin yang masuk dalam golongan berhak menerima subsidi akan mendapatkan kartu identitas, sebagai bukti penerima subsidi.
Baca Juga
"Jadi setiap keluarga dan usaha mikro dikasih kartu sebagai identitasnya. Begitu punya kartu dia (masyarakat yang berhak) terjamin setiap bulan dapat 3 tabung per rumah tangga," kata Wirat, di Jakarta, Minggu (11/9/2016).
Advertisement
Wirat melanjutkan, untuk membeli elpiji bersubsidi 3 Kg, nantinya masyarakat tidak bisa membeli dengan uang tunai, jika program tersebut diterapkan. Pasalnya, kartu itujuga dimanfaatkan sebagai alat transaksi yang dengan diisi uang elektronik.
"kalau ada customer membeli elpiji, dia datang ke pangkalan dia membelinya harus non cash. Jadi nanti uangnya dimasukkan ke kartu dulu, baru bisa beli elpiji," ucap Wirat.
Menurut Wirat, jika ada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, bisa mengisi uang elektronik di pangkalan. Untuk menerapkan program tersebut Kementerian ESDM menggandeng Perbankan Nasional.
"Kalau dia tidak punya rekening bank di pangkalan ada top up-nya Bekerja sama dengan perbankan. sistemnya kerja sama dengan perbankan," tutur Wirat.
Wirat mengungkapkan, pembelian elpiji bersubsidi 3 Kg dengan uang elektronik tidak hanya berlaku di tingkat konsumen,tetapi juga berlaku untuk pangkalan yang membeli elpiji ke agen dan agen yang membeli elpiji ke PT Pertamina (Persero).
Penggunaan uang elektronik dalam membeli elpiji bersubsidi 3 Kg sejalan dengan program Bank Indonesia, yang mendorong penggunaan uang elektronik.
"Nanti dari pangkalan ke agen juga non cash. Dan langsung ke Pertamina non cash. Intinya program metodologi distribusi tertutup itu non cash. Jadi in line dengan kebijakan bank Indonesia menggunakan lebih banyak non cash sistem ," tutup Wirat.