Startup Bakal Dapat KUR, Ini Respon Pengusaha

Skema pembiayaan KUR di startup akan disisipkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV.

oleh Nurmayanti diperbarui 30 Sep 2016, 14:50 WIB
Diterbitkan 30 Sep 2016, 14:50 WIB
ilustrasi startup
ilustrasi startup. ilustrasi: garbshare

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyambut baik rencana pemerintah menyiapkan model pendanaan usaha rintisan (startup/rintisan) berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV.

Pengusaha pun menyatakan siap mengawal paket ekonomi ini sebab sejalan dengan aspirasi pelaku usaha pemula.

 “Setelah kita tunggu di paket-paket sebelumnya, kali ini paketnya sesuai dengan aspirasi kebanyakan pengusaha rintisan di Hipmi dan pengusaha pemula lainya,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Dia pun memastikan Hipmi menyatakan siap mengawal paket ekonomi ini agar benar-benar efektif hingga ke pelaku usaha.

Menurut Bahlil, dengan pesatnya jumlah pengguna internet di tanah air membuat usaha rintisan menjamur dimana-mana utamanya di kalangan pelaku usaha muda dan pemula.

Dia mengatakan, saat ini pengguna internet di Indonesia melebihi dari 100 juta orang. Tak hanya itu, usaha startup ini juga ditopang membengkaknya jumlah mobile subscriber sebanyak 338,4 juta pelanggan dan menjamurnya pengguna media sosial hingga 72,3 juta orang.

Integrasi mobile subscriber, netizen, dan pelanggan media sosial ini, ujar Bahlil telah menciptakan potensi ekonomi digital Indonesia yang sangat besar.

“Saat ini valuasi pasar e-commerce kita mencapai US$ 1,7 miliar dengan digital consumer mencapai 51 juta orang,” pungkas Bahlil.   

Melihat peluang ini, Hipmi mendukung paket ekonomi XIV ini. Hipmi berharap, paket ini dapat membantu startup untuk memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan.

Pengusaha menyadari, tidak mudah bagi startup memperoleh pembiayaan mengingat usaha rintisan belum mampu menyediakan collateral loan berupa aset fisik kepada lembaga pembiayaan sebagai agunan.

Sebab itu, jalan keluarnya adalah harus ada skema pembiayaan yang melibatkan program Kredit Usaha Rakyat KUR guna menekan tingkat gagal bayar (default) di usaha startup.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyatakan, mengingat risiko kegagalan usaha di startup sangat tinggi, sekitar 90 persen, skema pembiayaan KUR di startup akan disisipkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV, sejalan dengan peta jalan (roadmap) industri e-commerce (e-dagang).

Darmin menyatakan, pihaknya tidak sekadar hanya meluncurkan peta jalan industri e-dagang namun juga menyiapkan langkah pengembangan bisnis startup lewat model pendanaan yang cermat.

Menurut dia, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIV ini akan diluncurkan dalam waktu dekat. (Nrm/Ahm)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya