Pengusaha Minta Presiden Tangani Mogok Kerja di Muara Baru

Liputan6.com, Jakarta - Mogok kerja yang telah berlangsung selama lima hari oleh nelayan, buruh, dan anak buah kapal (ABK) di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, telah berdampak luas khusus bagi para pemindang yang kekurangan pasokan ikan. Oleh karena itu, para pemindang pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk menyelesaikan masalah mogok kerja tersebut.

Ketua Paguyuban Pemindang Ikan (PPIP) H Winarso mengungkapkan, presiden menginginkan dunia kemaritiman Indonesia semakin maju dengan stok ikan yang meningkat, dan memanfaatkan industri perikanan untuk kesejahteraan nelayan, memenuhi konsumsi ikan lokal serta mendatangkan devisa ekspor.

Sayangnya, dengan adanya mogok kerja di Muara Baru tersebut menghambat pelaksanaan target tersebut. Realitas saat ini kapal ikan tidak melaut karena perizinan kapal yang tidak selesai berbulan-bulan.

Pabrik dan cold storage pun tutup karena tidak kuat menanggung kenaikan tarif sewa lahan sebesar 450 persen. Ini menjadi masalah dalam sistem kemaritiman Indonesia.

"Kami minta Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo) memberikan solusi bagaimana agar kami bisa tetap bekerja. Kalau bahan baku tidak ada, bagaimana bisa kami buat ikan pindang," tutur Winarso seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/10/2016).

Ia melanjutkan, aksi tutup operasional pabrik dan cold storage di Muara Baru dipicu oleh kenaikan tarif sewa lahan yang dinaikan 450 persen lebih oleh pihak Perum Perindo.

Anggota PPIP yang jumlahnya ribuan ini mengaku aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru sangat berdampak pada usaha mereka. PPIP yang anggotanya kebanyakan pedagang menengah dan kecil sangat bergantung kepada Pelabuhan Muara Baru.

"90 persen pedagang ikan pindang di Jabar dan Jabodetabek bahan baku dari Pelabuhan Muara Baru. Selain harganya murah, jenis ikannya lebih lengkap dibanding pelabuhan lainnya," tambah pengusaha ikan pindang, Hasto.

PPIP juga meminta Perum Perindo untuk segera mengambil langkah yang bijaksana agar perusahaan perikanan dan cold storage kembali beroperasi. Sebab, jika mogok terus berlanjut, pedagang ikan pindang akan kesulitan mencari bahan baku.

"Pendapatan kami turun hingga 50 persen. Kalau biasanya kami dapat Rp 1 juta sampai Rp 4 juta, sekarang tinggal separuh. Kalau bahan baku kosong, terpaksa kami harus mencari di luar Jawa, tambah berat lagi beban kami, harapan kami bapak Presiden segera lihat kondisi kami di lapangan," keluh pengusaha ikan pindang lainnya, Indra.‎ (Yas/Gdn)