Begini Evaluasi Publik Soal Kondisi Ekonomi RI dalam 2 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengumumkan hasil evaluasi publik nasional dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Secara umum, 40 persen warga Indonesia menilai kondisi ekonomi nasional lebih baik. Namun masih ada beberapa catatan merah yang menjadi tantangan Kabinet Kerja ke depan.

Survei Nasional Oktober 2014-2016 ini melibatkan 1.035 responden yang diwawancarai langsung. Jumlah ini 84,8 persen dari total responden yang dipilih secara acak sebanyak 1.220 responden.

Responden ini berasal dari 34 Provinsi di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua dengan pelaksanaan survei pada 13-17 Oktober 2016.

Peneliti SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, sekitar 45 persen warga merasa kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik sekarang ini dibanding tahun lalu. Sebanyak 65 persen atau mayoritas warga bahkan optimistis kondisi ekonomi rumah tangganya setahun ke depan akan lebih baik.

Kemudian sebesar 40 persen warga merasa kondisi ekonomi nasional lebih baik, meliputi perkembangan inflasi yang lebih terkendali. Sementara mayoritas warga 56 persen yakin ekonomi nasional setahun ke depan lebih baik dibanding sekarang ini.   

"Ekonomi secara umum belum memenuhi harapan publik, tapi menunjukkan kecenderungan membaik, dan publik makin optimis," ucap Sirojudin dalam Konferensi Pers Evaluasi Publik Dua Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di Hotel Sari Pan Pacifik, Jakarta, Minggu (23/10/2016).

Dia menjelaskan, hasil survei menunjukkan lapangan kerja atau pengangguran, tingkat kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan pemerataan masih menjadi tantangan pemerintahan Jokowi-JK.

Data SMRC mencatat, pertama, sebesar 49 persen warga merasa semakin berat dalam memenuhi kebutuhan pokok karena daya beli masyarakat cukup rendah. Sebesar 16 persen merasa lebih ringan, dan 34 persen mengaku sama saja.

"Ini tantangan pemerintahan Jokowi untuk memperkuat daya beli masyarakat supaya pemenuhan kebutuhan pokok sedikit membaik," harap Sirojudin.

Kedua, tambah dia, sebanyak 56 persen warga menilai jumlah pengangguran semakin banyak. Kemudian 16 persen warga lainnya menilai pengangguran semakin berkurang, dan kondisi sama saja dinilai 24 persen warga.

Lebih jauh Sirojudin menyebut persoalan ketiga menyangkut jumlah orang miskin. Sebesar 49 persen warga menilai angka jumlah orang miskin sekarang lebih banyak dibanding tahun lalu. Warga yang menilai jumlah orang miskin berkurang 21 persen dan sama saja 27 persen.

"Jumlah pengangguran dan orang miskin adalah tantangan serius bagi pemerintahan ini," tegasnya.

Hal ini terjadi karena makin susah dalam mencari pekerjaan. Sirojudin mengatakan, mayoritas atau 63 persen warga merasa mencari kerja saat ini lebih sulit dibanding tahun lalu. Hasilnya pemerataan kesejahteraan menjadi permasalahan.

"Sekitar 28 persen warga menilai kesejahteraan di negara kita semakin tidak merata. Yang merasa sudah merata ada 24 persen warga, dan menilai sama saja 43 persen," dia menandaskan. (Fik/Nrm)