Ini Capaian Investasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dari daftar negara-negara penyumbang investasi, Tiongkok merupakan negara yang kenaikannya meningkat signifikan.

oleh Septian Deny diperbarui 25 Okt 2016, 11:49 WIB
Diterbitkan 25 Okt 2016, 11:49 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Liputan6.com, Jakarta - Langkah aktif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi ke Indonesia.

Pada tiga periode semester pelaporan data yaitu Januari 2015-Juni 2016 tercatat kenaikan signifikan realisasi investasi yang bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) yakni sebesar Rp 453,8 triliun, naik 32,5 persen bila dibandingkan dengan tiga periode semester sebelumnya, periode Juni 2013-Desember 2014 yang berada di level Rp 342,4 triliun. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, kenaikan investasi yang dicapai tersebut akan terus ditingkatkan dengan melakukan penajaman dari sisi deregulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Pelayanan publik kepada investor menjadi ujung tombak dari upaya pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi,” ujarnya saat Konferensi Pers Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Menurut Thomas, kenaikan yang tercatat dihitung berdasarkan nominal rupiah, sementara apabila dihitung dari nominal dolar Amerika Serikat (AS) maka kenaikan yang dicapai cukup moderat sebesar 4,8 persen menjadi US$ 34,7 miliar, dari posisi sebelumnya US$ 33,1 miliar. “Ini menunjukkan bahwa ruang perbaikan yang perlu dilakukan masih terus terbuka lebar,” kata dia.

Dari data yang dirilis oleh BKPM dalam periode 3 semester pelaporan investasi, jumlah proyek investasi mengalami kenaikan sebesar 145,9 persen dari sebelumnya 10.953 proyek menjadi 26.932 proyek. Sementara penyerapan tenaga kerja naiktipis 4,1 persen dari 1,21 juta menjadi 1,26 juta tenaga kerja.

Thomas menyampaikan, dari daftar negara-negara penyumbang investasi, Tiongkok merupakan negara yang kenaikannya meningkat signifikan. Diantaranya Hong Kong tercatat naik dari US$ 0,8 miliar menjadi US$ 2 miliar atau naik 155 persen, sedangkan dari Tiongkok naik dari US$ 0,8 miliar menjadi US$ 1,6 miliar atau naik 78 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga melaporkan hasil dari kunjungan promosi investasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dari hasil kunjungan kenegaraan ke AS, Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok, pemerintah mengidentifikasi 110 minat investasi senilai US$ 201 miliar.

“Dari jumlah tersebut US$ 32 miliar atau 16 persen telah mendapat izin investasi dan dalam proses realisasi, sementara US$ 169 miliar atau 84 persen masih terkendala, baik terkendala problem internal perusahaan maupun kendala yang ditemui di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, berbagai terobosan kebijakan yang telah dilakukan oleh BKPM di antaranya PTSP Pusat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 K/L yang menyatu dalam 1 kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25 ribu izin. Selain itu, dari program-program terobosan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM beberapa di antaranya masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Layanan investasi 3 jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan paket kebijakan ekonomi jilid II serta revisi daftar negatif investasi yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid X.‎ (Dny/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya