YLKI: Hilangkan Disparitas Harga, Cara Cegah Pengoplosan Gas 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai salah satu penyebab utama maraknya pengoplosan elpiji 3 kilogram (kg) ke tabung 12 kg akibat disparitas harga. Sebab itu, cara yang bisa dilakukan guna mencegah pengoplosan adalah dengan menghilangkan perbedaan harga kedua jenis gas tersebut.

Begitupun, menjadikan kedua jenis gas tersebut dalam satu harga, bukan berarti menghapuskan subsidi bagi keluarga miskin. Bahkan, subsidi justru bisa langsung ditujukan kepada keluarga miskin tersebut, tidak melalui subsidi barang seperti saat ini.

“Subsidinya memang harus langsung ke orang, bukan ke barang. Sebab terbukti bahwa subsidi ke barang pengawasannya susah,” kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Dalam subsidi langsung tersebut, hanya masyarakat yang berhak, yang bisa membeli elpiji 3 kg. Caranya, lanjut Daryatmo, bisa dengan mempergunakan kartu yang harus selalu dibawa ketika mereka membeli. Distribusi tertutup semacam ini, memperkecil peluang elpiji 3 kg tidak tepat sasaran dan mencegah terjadinya pengoplosan.

Menurut Daryatmo, subsidi kepada barang yang terjadi selama ini, memang mempersulit pengawasan dan menjadi pemicu pengoplosan. Dalam hal ini, para pengoplos bisa membeli tabung kosong dan melakukan pengoplosan. Sedangkan pemasaran yang dilakukan adalah secara keliling dan tidak melalui pangkalan atau agen.

“Apalagi, meski elpiji 3 kg ditujukan untuk keluarga miskin, namun Keppresnya disebut untuk rumah tangga. Jadi tidak salah juga jika bukan orang miskin pun bisa membeli. Jadi dari sisi regulasi juga harus diperbaiki,” kata Daryatmo.

Koordinator Indonesia Energy Watch (IEW) M Adnan Rarasina juga sependapat bahwa perbedaan harga elpiji bersubsidi dan elpiji 12 kg non subsidi, menjadi penyebab utama pengoplosan. Apalagi, meski mekanisme distribusi yang dilakukan Pertamina sudah tepat, namun para pengoplos ternyata selalu mencari celah untuk melakukan pengoplosan.

“Disparitas harga itulah yang memicu masyarakat untuk mengoplos, karena keuntungan yang didapat memang besar,” kata dia.

Untuk itu pula, Adnan setuju jika disparitas harga antara elpiji 3 kg dan 12 kg dihilangkan. Sedangkan untuk subsidinya, bisa dialihkan langsung kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.

Tidak seperti saat ini, lanjut dia, ketika banyak keluarga dari kalangan menengah dan bahkan atas, yang juga bisa mengakses elpiji 3 kg. “Elpiji 3 kg adalah hak rakyat miskin. Maka, perbaikan sistem dan mekanisme distribusi agar subsidi itu lebih tepat sasaran dan agar tidak terjadi pengoplosan, harus kita dukung,” jelasnya.

Di sisi lain, Adnan juga mengatakan, aparat penegak hukum juga harus menindak tegas para pelaku pengoplosan. Pasalnya, selain mengambil hak subsidi masyarakat miskin, tindakan tersebut juga sangat berbahaya dan mengabaikan faktor keamanan.

“Ini persoalan serius. Bahkan, kalau perlu pemerintah juga membentuk semacam tim saber pungli bagi tindakan pengoplosan,” kata Adnan. (Nrm/Zul)