Garap Proyek LRT, KAI Bakal Dapat Suntikan Modal

KAI diminta pemerintah untuk menjadi investor dalam proyek LRT Jabodebek.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 27 Feb 2017, 19:15 WIB
Diterbitkan 27 Feb 2017, 19:15 WIB
Dilengkapi 6 Stasiun, Pembangunan LRT Bekasi-Cawang 18,5 Km Terus Dikebut
Pekerja menyelesaikan proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jabodetabek, Bekasi, Sabtu (25/2). Setelah stasiun Cawang, stasiun kedua yang akan dibangun berlokasi di Jaticempaka. (Liputan6.com/Gempur M. Surya)

Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) diminta pemerintah untuk menjadi investor dalam proyek Light Raill Transit (LRT) Jabodebek. Karena itu, KAI akan mendapatkan suntikan modal.

KAI diminta untuk  menjadi investor dalam proyek ini karena APBN tidak mampu membiayai proyek dengan total investasi pembangunan prasarana tahap I mencapai Rp 23,3 triliun.

Deputi Kementerian BUMN Gatot Tri Hargo menjelaskan agar tidak membebankan KAI, Kementerian BUMN siap mengusulkan lagi Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Kan KAI sudah ada PMN Rp 2 triliun, itu untuk sarana di Sumatra Selatan. Sarana di Sumatra bisa jalan kalau relnya sudah disediakan oleh perhubungan. Tapi sampai hari ini kan belum, jadi dana itu bisa dialihkan," kata Gatot di Kementerian BUMN, Senin (27/2/2017).

Untuk proyek LRT, KAI akan diusulkan mendapat PMN sebesar Rp 5,6 triliun. PMN ini akan coba diusulkan dalam APBN-Perubahan 2017, atau di APBN 2018.

Dalam proyek LRT ini, PT Adhi Karya (Persero) tetap menjadi kontraktor dengan PMN yang telah mendapat kucuran modal di 2015 sebesar Rp 1,4 triliun. Dengan begitu, total PMN untuk proyek ini mencapai Rp 9 triliun.

"PMN Rp 5,6 triliun ini sudah maunya Kementerian Keuangan. Kita harapkan itu akan diberikan dalam satu tahun, tidak bertahap jadinya, biar dapet pinjamannya lebih cepat," papar Gatot.

Dengan total modal yang sudah diberikan pemerintah Rp 9 triliun tersebut, dikatakan Gatot, nantinya proyek ini bisa mendapat fasilitas pinjaman mencapai Rp 18 triliun. Dengan cara ini, maka bisa mengurangi beban APBN, namun tenggat selesai pada Juni 2019 bisa tepat waktu. (Yas)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya