Ridwan Kamil: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Tersambung LRT

Ridwan Kamil mengusulkan supaya proyek Light Rail Transit LRT senilai Rp 4 triliun masuk dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 12 Mei 2017, 20:06 WIB
Diterbitkan 12 Mei 2017, 20:06 WIB
Ridwan Kamil mengusulkan supaya proyek Light Rail Transit LRT senilai Rp 4 triliun masuk dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Ridwan Kamil mengusulkan supaya proyek Light Rail Transit LRT senilai Rp 4 triliun masuk dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengusulkan supaya proyek Light Rail Transit (LRT) senilai Rp 4 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati agar dibangun dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai kebijakan pembiayaan. LRT ini sangat penting untuk mendukung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Jakarta sudah jadi rutin kalau libur memindahkan hobi macet ke Bandung. Kalau ada transportasi publik, ekonomi kita bisa tumbuh luar biasa, dan produktivitas ekonomi meningkat," kata Kang Emil begitu panggilan akrabnya saat Konferensi Pers KPBU di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Ridwan membawa proyek LRT tersebut ke Jakarta supaya bisa mendapat dukungan pemerintah pusat melalui skema KPBU adalah proyek LRT.

LRT ini akan dibangun dalam dua koridor. Untuk koridor I, stasiun awal berada di Babakan Siliwangi dan stasiun akhir di Leuwipanjang dengan panjang jalur 10,147 Kilometer (Km). Sedangkan untuk koridor II, stasiun awal di Cimindi dan stasiun akhir di Gedebage dengan panjang jalur mencapai 20,046 Km.

"Koridor II sangat urgent karena akan menghubungkan dengan kereta cepat Bandung-Jakarta. Dari stasiun di pinggir kota ke dalam kota Bandung. Kalau tidak ada koridor II, maka kereta cepat bisa diresmikan di tengah sawah, nanti naik ojek ke Bandung," Kang Emil menerangkan.

Oleh karenanya, Kang Emil berharap dukungan dari Sri Mulyani dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), maupun jajaran Kemenkeu lain untuk mendukung atau membantu daerah dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur prioritas.

"Pulang dari sini kami senang, karena Menkeu komitmen membentuk unit kerja yang andal, inovatif, sehingga tidak dipusingkan lagi birokrasi yang selama 2-3 tahun tanpa menghasilkan sesuatu," harapnya.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya