Diwacanakan Jadi Ibu Kota, Ini Masalah yang Dihadapi Palangkaraya

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota negara.

oleh Septian Deny diperbarui 06 Jul 2017, 14:42 WIB
Diterbitkan 06 Jul 2017, 14:42 WIB
20170705-Ibu Kota-Jakarta-Palangka Raya
Pemerintah mengkaji pemindahan Ibu Kota pemerintahan dari Jakarta. Salah satunya ke Palangka Raya, Kalimatan Tengah. (Liputan6.com/Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menggulirkan wacana pemindahan ibu kota negara. Salah satu lokasi yang gencar disebut bakal menjadi pengganti Jakarta, yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, sebenarnya Kota Palangkaraya yang selama ini gencar diwacanakan sebagai ibu kota baru juga tidak terbebas dari masalah, terutama yang berkaitan dengan alam.

Menurut dia, jika faktor pemindahan ibu kota karena kondisi Jakarta yang sudah terlalu macet dan sering terlanda banjir, hal sama juga bisa terjadi di Palangkaraya.

"Karena kalau nanti alasannya macet dan banjir, tidak ada jaminan tempat lain tidak banjir dan macet. Kalau Palangkaraya, dua tahun lalu juga banjir," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Selain itu, Palangkaraya juga memiliki masalah tersendiri terkait dengan alam. Sebagai contoh, Palangkaraya kerap terkena dampak asap akibat kebakar‎an hutan yang terjadi di Kalimantan. Selain itu, cuaca di kota tersebut juga dinilai cukup ekstrem sehingga sering mengganggu jadwal penerbangan.

"Bahkan saat kebakaran hutan di Kalimantan, dia juga terdampak asap. Perubahan cuaca juga cukup ekstrem di situ sehingga penerbangan sering kali ditunda karena cuaca yang tidak memungkinkan," dia menuturkan.

Meski wilayah Kalimantan dinilai relatif lebih aman dari gempa bumi karena bukan bagian jalur pertemuan tiga lempeng tektonik dan tidak memiliki gunung berapi, hal tersebut dinilai tidak cukup untuk menjadi pertimbangan bagi pemindahan ibu kota ke Palangkaraya.‎

"Ini tidak sekedar lokasi yang bebas gempa bumi karena tidak ada gunung berapi, tapi ada faktor-faktor alam lain," tandas dia.

Seperti diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus melakukan kajian terkait pemindahan ibu kota negara. Saat ini, setidaknya ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai alternatif ibu kota pengganti Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, selain Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ada dua lokasi lagi yang tengah dikaji oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dua lokasi tersebut, yaitu di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

"Pak Bambang kan bilang, ada beberapa alternatif, ya. Ada di Kalimantan Tengah, Timur, dan Selatan," ujar dia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Basuki mengungkapkan, nantinya hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai ia kembali dari kunjungan kenegaraan ke Turki dan KTT G20 di Hamburg, Jerman.

"Kalau kajian pemindahan ibu kota, kan sudah ditugaskan kepada Pak Menteri Bappenas (Bambang Brodjonegoro). Ini nanti akan dilaporkan beliau, apa hasilnya, setelah dia (Presiden Jokowi) pulang dari Turki dan G20," kata dia.

Selain itu, Basuki juga mengaku belum bisa memberikan rekomendasi apa pun terkait pembangunan infrastruktur untuk pemindahan ibu kota ini. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Kementerian PPN/Bappenas.

"Belum ada. Nanti kalau sudah diputuskan, di hasil kajiannya Pak Bambang itu kan, layak enggak. Kenapa harus pindah. Kalau pindah ditentukan di mananya. Baru kita lihat perencanaan dan desain untuk lokasinya. Sekarang kan baru pada tahap kenapa harus pindah," tandas dia.

Tonton video menarik berikut ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya