Jokowi Bakal Tegur Kementerian yang Hambat Investasi

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibutuhkan kontribusi dari investasi dan ekspor.

oleh Septian Deny diperbarui 24 Jul 2017, 20:36 WIB
Diterbitkan 24 Jul 2017, 20:36 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menegur kementerian atau lembaga (K/L) yang menerbitkan aturan yang menyulitkan dunia usaha dan investasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menegur kementerian atau lembaga (K/L) yang menerbitkan aturan yang menyulitkan dunia usaha dan investasi.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan menegur kementerian atau lembaga (K/L) yang menerbitkan aturan yang menyulitkan dunia usaha dan investasi. Sebab, kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yaitu investasi dan ekspor.

Jokowi menjelaskan, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daya beli masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa melompat tinggi.

"Gini loh sekali lagi. Untuk kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua karena APBN kita tidak mungkin mau lompat atau loncat ya. Paling penting APBN kita kredibel dan akuntabel," ‎ujar dia di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (24/7/2017).

Untuk mengerek pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, lanjut Jokowi, dibutuhkan kontribusi dari investasi dan ekspor. Oleh sebab itu, dirinya akan menegur jika ada K/L yang mempersulit pelaku usaha untuk berinvestasi dan mengembangkan ekspor produknya.

‎"Tapi yang dua hal penting sekali ini apa? Hanya dua yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita. Satu peningkatan investasi, dua peningkatan ekspor. Hanya dua itu saja. Nah kalau masih keluar Permen (Peraturan Menteri) atau peraturan dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi ya pasti saya tegor," jelas dia.

Untuk bidang investasi misalnya, saat ini Indonesia telah mendapat peringkat investment grade dari Standard and Poor's (S&P) dan menempati peringkat pertama dalam hal kepercayaan masyarakat pada pemerintah atau Trust and Confidence in National Government berdasarkan survei Gallup Wolrd Poll. Ini tentunya diharapkan bisa menarik minat investasi yang lebih besar ke Indonesia.

"Karena apa yang diperlukan sekarang ini momentumnya sudah ada, baik investasi, investment grade sudah ada. Kepercayaan dari masyarakat yang dikeluarkan oleh survei Gallup sudah. Terus sekarang kita sendiri tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat, ya hilang diambil oleh negara lain," kata Jokowi.

Demikian juga dalam hal ekspor, di mana selama ini Indonesia hanya memasarkan produknya ke negara-negara sama. Jokowi menilai, Indonesia perlu memperluas negara tujuan ekspor agar kinerja ekspor nasional bisa tumbuh lebih baik.

"Ekspor pun juga. tadi saya sampaikan ekspor pun masih berkutat pada pasar-pasar lalu-lalu terus, tradisional. Tidak berani melangkah ke pasar-pasra nontradisional yang harusnya sudah digarap secara baik," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya